(Baca juga: Aturan Akses Informasi Perpajakan Digugat, Sejumlah Ahli Berikan Pendapat)
Regulasi mengenai pelaporan data keuangan oleh industri keuangan dan pasar modal didasari pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) nomor PER-04/PJ/2018. Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 73 tahun 2017. Sesuai dengan PMK tersebut, data nasabah yang dilaporkan hanya melebihi di atas saldo Rp 1 miliar.
John menyampaikan kerja sama dengan negara lain sangat penting dilakukan karena salah satu modus penghindaran pajak dilakukan dengan cara kejahatan transfer pricing. Modus tersebut dilakukan membuat perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah sebelum menjualnya ke pengguna akhir atau end-user.
Sekadar ilustrasi, sebuah perusahaan ekspor memproduksi barang seharga Rp 100. Kemudian, eksportir tersebut menjualnya kepada perusahaan yang masih terafiliasi di luar negeri dengan harga Rp 150. Lalu, perusahaan afiliasi tersebut menjualnya kepada pengguna akhir dengan harga Rp 200.
Perusahaan afiliasi tersebut didirikan sebagai perantara saja yang sebenarnya tidak memiliki usaha riil. Transaksi yang sebenarnya terjadi adalah penjualan dari eksportir langsung kepada pengguna akhir.
Keuntungan eksportir tersebut dalam laporan SPT pajak sebesar Rp 50. Padahal, profit yang diterima sebenarnya adalah Rp 100. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 100 per barang. Ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh model penghindaran pajak model transfer pricing.
Untuk mengantisipasi pelarian pajak tersebut, John menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi PMK 213/PMK.03/2016. Namun, ia menilai regulasi tersebut perlu diperkuat. Sehingga, ia berharap komitmen yang telah disepakati secara multilateral dan bilateral dapat berjalan maksimal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar tidak perlu khawatir mengenai kebijakan pelaporan tersebut. Menurutnya, Dirjen Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program ini telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum).
“Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang disediakan oleh Ditjen Pajak,” tutur Yoga seperti dikutip dalam keterangan persnya, Rabu (14/2/2018).
