Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menyatakan salah satu strategi pemerintah meningkatkan penerimaan pajak tahun ini adalah dengan cara memburu harta kekayaan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Pasalnya, upaya penghindaraan pajak dengan cara menempatkan kekayaannya di negara-negara “surga pajak” kerap terjadi.
Dalam menjaring potensi pajak tersebut, pemerintah gencar bekerja sama dengan negara-negara yang dianggap sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan WNI seperti Singapura dan Hongkong. Kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam transparansi data keuangan ditandai dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota Automatic Exchange of Information (AeoI) bersama dengan 99 negara lainnya. Dengan masuknya Indonesia dalam kesepakatan tersebut, masing-masing negara anggota dapat mengakses data keuangan lintas negara.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), terdapat dua gelombang negara yang ikut dalam keanggotaan AEoI yaitu yang aktif memulai pertukaran data perpajakannya di tahun 2017 dan yang memulai di tahun 2018. Indonesia termasuk dalam negara-negara gelombang kedua.
(Baca juga: KPK Kaji Upaya Menjerat Koruptor dari Kasus Pajak)
Untuk daftar 50 negara batch pertama yang mulai aktif bertukar data perpajakan di tahun 2017 yaitu: Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finlandia, Perancis, Jerman, Gibraltar, Yunani, Greenland, Guernsey, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Seychelles, Republik Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki dan Caicos Islands dan Inggris.
Sedangkan daftar 50 negara batch kedua yang aktif bertukar data perpajakan di tahun 2018 yaitu: Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Kanada, Cile, Cina, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monako, Nauru, New Zealand, Niue, Pakistan, Panama, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad Tobago, Turkey, Uni Emirat Arab, Uruguay dan Vanuatu.
John menyampaikan penerapan dari komitmen tersebut diteruskan pemerintah dengan mewajibkan industri keuangan dan pasar modal mendaftar pada Ditjen Pajak paling lambat akhir Februari. Setelah proses pendaftaran, industri keuangan dan pasar modal wajib melaporkan data keuangannya kepada Ditjen Pajak mulai April 2018. Kemudian, penerapannya direncanakan mulai September mendatang.
Dengan langkah tersebut, John berharap masing-masing negara juga mengikuti langkah Indonesia sehingga transparansi data keuangan global dapat dilakukan. “Dari kerja sama itu kita berharap dapat data yang banyak salah satunya mengenai nasabah Indonesia yang menempatkan dananya di sana (luar negeri),” tambah John.
(Baca juga: Aturan Akses Informasi Perpajakan Digugat, Sejumlah Ahli Berikan Pendapat)
Regulasi mengenai pelaporan data keuangan oleh industri keuangan dan pasar modal didasari pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) nomor PER-04/PJ/2018. Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 73 tahun 2017. Sesuai dengan PMK tersebut, data nasabah yang dilaporkan hanya melebihi di atas saldo Rp 1 miliar.
John menyampaikan kerja sama dengan negara lain sangat penting dilakukan karena salah satu modus penghindaran pajak dilakukan dengan cara kejahatan transfer pricing. Modus tersebut dilakukan membuat perusahaan perantara di negara bertarif pajak rendah sebelum menjualnya ke pengguna akhir atau end-user.
Sekadar ilustrasi, sebuah perusahaan ekspor memproduksi barang seharga Rp 100. Kemudian, eksportir tersebut menjualnya kepada perusahaan yang masih terafiliasi di luar negeri dengan harga Rp 150. Lalu, perusahaan afiliasi tersebut menjualnya kepada pengguna akhir dengan harga Rp 200.
Perusahaan afiliasi tersebut didirikan sebagai perantara saja yang sebenarnya tidak memiliki usaha riil. Transaksi yang sebenarnya terjadi adalah penjualan dari eksportir langsung kepada pengguna akhir.
Keuntungan eksportir tersebut dalam laporan SPT pajak sebesar Rp 50. Padahal, profit yang diterima sebenarnya adalah Rp 100. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kerugian negara yang seharusnya pajak dikenakan atas profit sebesar Rp 100 per barang. Ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh model penghindaran pajak model transfer pricing.
Untuk mengantisipasi pelarian pajak tersebut, John menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi PMK 213/PMK.03/2016. Namun, ia menilai regulasi tersebut perlu diperkuat. Sehingga, ia berharap komitmen yang telah disepakati secara multilateral dan bilateral dapat berjalan maksimal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 1 miliar tidak perlu khawatir mengenai kebijakan pelaporan tersebut. Menurutnya, Dirjen Pajak sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program ini telah memenuhi standar dari Forum Global untuk Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (GlobalForum).
“Laporan yang berisi informasi keuangan disampaikan dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang disediakan oleh Ditjen Pajak,” tutur Yoga seperti dikutip dalam keterangan persnya, Rabu (14/2/2018).
