Buruh Ancam Pidanakan Pengusaha yang Tangguhkan UMP
Berita

Buruh Ancam Pidanakan Pengusaha yang Tangguhkan UMP

Buruh juga menentang kenaikan TDL.

RED/ANT
Bacaan 2 Menit
Buruh Ancam Pidanakan Pengusaha yang Tangguhkan UMP
Hukumonline

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia Said Iqbal mengatakan buruh akan mempidanakan pengusaha yang melakukan penangguhan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/K) yang tidak memenuhi persyaratan.

"Kami akan mempidanakan pengusaha yang tidak membayar atau menangguhkan UMP/K yang tidak memenuhi persyaratan," kata Said Iqbal di Jakarta, Rabu (16/1).

Buruh, lanjut dia, menolak penangguhan yang tidak sesuai dengan Permenaker 231/2003. Menurut dia, ancaman PHK hampir 1 juta buruh hanya upaya Apindo/Kadin maupun pengusaha nakal untuk mengingkari pembayaran upah minimum tanpa harus diaudit keuangannya dan tanpa melalui persetujuan Serikat Pekerja (SP).

"Itu hanya akal-akalan pengusaha. Oleh karenanya, kami akan melawan, termasuk 908 perusahaan yang sudah meminta penangguhan ke Kemenakertrans," jelas dia.

Permohonan penangguhan UMP/K, lanjut dia, tidak sesuai dengan prosedur karena dilakukan secara kolektif dan diorganisir organisasi pengusaha. Idealnya, permohonan dilakukan sendiri-sendiri.

MPBI akan melakukan aksi besar-besaran termasuk ke Gubernur Jokowi yang mengabulkan penangguhan UMP bagi 46 perusahaan.

"Kami juga menentang kenaikan TDL karena berdampak langsung dengan kesejahteraan buruh," tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info