Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia Said Iqbal mengatakan buruh akan mempidanakan pengusaha yang melakukan penangguhan Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/K) yang tidak memenuhi persyaratan.
"Kami akan mempidanakan pengusaha yang tidak membayar atau menangguhkan UMP/K yang tidak memenuhi persyaratan," kata Said Iqbal di Jakarta, Rabu (16/1).
Buruh, lanjut dia, menolak penangguhan yang tidak sesuai dengan Permenaker 231/2003. Menurut dia, ancaman PHK hampir 1 juta buruh hanya upaya Apindo/Kadin maupun pengusaha nakal untuk mengingkari pembayaran upah minimum tanpa harus diaudit keuangannya dan tanpa melalui persetujuan Serikat Pekerja (SP).
"Itu hanya akal-akalan pengusaha. Oleh karenanya, kami akan melawan, termasuk 908 perusahaan yang sudah meminta penangguhan ke Kemenakertrans," jelas dia.
Permohonan penangguhan UMP/K, lanjut dia, tidak sesuai dengan prosedur karena dilakukan secara kolektif dan diorganisir organisasi pengusaha. Idealnya, permohonan dilakukan sendiri-sendiri.
MPBI akan melakukan aksi besar-besaran termasuk ke Gubernur Jokowi yang mengabulkan penangguhan UMP bagi 46 perusahaan.
"Kami juga menentang kenaikan TDL karena berdampak langsung dengan kesejahteraan buruh," tambahnya.
















