Piutang Bank BUMN
Ini masalah lama: apakah piutang perbankan plat merah termasuk keuangan negara atau tidak? Tak jarang para bankir bank negara ini ragu menghapus buku atau setidaknya haircut kredit macetnya, lantaran takut dituding merugikan negara.
Anwar merasa kebijakan restrukturisasi piutang ini bukan porsinya. Terserah pemerintah mengambil kebijakan apa, tandasnya. Meski demikian, menurut Anwar, penyelesaian kredit macet sebaiknya cukup oleh level direksi saja. Ini arahnya kan pengalihan tanggung jawab pejabat negara kepada mekanisme pasar, sambungnya.
Maksudnya, daripada pejabat Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara repot-repot mengeksekusi settlement kredit macet, lebih baik diserahkan saja kepada direksi bank BUMN. Jalan keluarnya? Bisa saja birokrat pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada direksi itu, timpal Anwar.
Uji Materi UU KUP
Meski sempat merajut 'tali islah' dengan Direktorat Jenderal Pajak, BPK tak surut juga berniat menguji materi UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dengan audit, justru kita hendak membantu kinerja Ditjen Pajak. Lihat itu, Sukanto Tanoto menggelapkan pajak berkali-kali. Tax ratio kita rendah, setaraf Laos, timpal Anwar.
Anwar berujar bakal mengirim materi judicial review tersebut seusai Lebaran. Target kita seperti UU Perbankan. Lihat, kita bisa periksa bank BUMN tanpa khawatir rahasia nasabah bocor. BPK tak pernah melanggar kerahasiaan perbankan tuh, sambungnya.
Agung Rai menambahkan, BPK bersama Ditjen Pajak terus mencari langkah konkret. Kita ingin win-win solution, tukasnya. Solusi tersebut meliputi rambu dokumen, cara penyerahan dokumen, serta kerahasiaan dokumen yang boleh dijamah BPK.
Selain dengan Dirjen Pajak, BPK juga sempat berseteru dengan Mahkamah Agung soal pengelolaan uang panjar perkara. Namun atas inisiatif presiden, keduanya sudah berdamai.