Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN
Terbaru

Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN

Prinsip business judgment rule sejatinya menjadi jalan tengah saat terjadi pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap pemegang saham.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 6 Menit

 

“Saya menyambut positif upaya Pertamina untuk menghadirkan pemahaman ini melalui sebuah buku. Saya berharap buku ini menjadi acuan untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi aparat penegak hukum maupun insan BUMN dalam rangka transformasi menuju BUMN yang lebih bersih, maju, dan menyejahterakan Indonesia,” imbuhnya.

 

Sama halnya dengan Jaksa Agung, Menteri BUMN Ercik Thohir menilai positif terbitnya buku ‘Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN. Melalui buku tersebut, Erick berharap betul agar dapat menjadi pegangan dan acuan dalam menjelaskan praktik business judgement rule.

 

“Saya berharap dapat menjadi pegangan bagi Pertamina maupun BUMN pada umumnya, agar tetap profesional namun tetap inovatif serta kreatif,” katanya.

 

Dia berpandangan, perusahaan BUMN memang perlu terus mencoba berinovasi, dan berkreasi di tengah lingkungan yang penuh disrupsi. Sebab, kesuksesan bukanlah sebuah formula sekali jadi. Baginya, kesuksesan merupakan sebuah repetisi yang lahir dari resiliensi perusahaan dalam menghadapi persoalan, kegagalan, atau kesalahan.

 

Sementara Direktur Utama Pertamina (Persero), Nicke Widyawati  berpandangan, buku Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN memberikan gambaran utuh dan gamblang tentang business judgment rule. Termasuk, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/holding BUMN. Tak saja secara konseptual dan teoritis, tapi dari aspek praktik.

 

Apalagi, tim penulis pun  secara komprehensif menganalisa 37 putusan perkara. Sementara  30 diantaranya merupakan putusan  perkara  pidana di lingkungan BUMN. Bagi Nicke, buku tersebut menjadi mozaik utuh, lantaran menyatukan teka-teki yang sebelumnya berserakan.  Dia menyarankan agar buku Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN menjadi pegangan  dan acuan bagi para pengambil kebijakan di perusahaan BUMN

 

“Oleh karena itu, buku ini dimaksudkan agar para direksi dan/atau dewan komisaris/dewan pengawas mendapatkan gambaran pemahaman yang utuh tentang business judgment rule, sehingga mampu memerdekakan diri dari ketakutan pada saat mengambil keputusan dan melaksanakan aksi korporasi,” imbuhnya.

Tags: