Seperti diketahui, susunan DK OJK sempat menjadi perdebatan yang alot saat pembahasan RUU ini. Meski pemerintah dan DPR setuju dua dari sembilan kursi keanggotaan akan diisi oleh dua anggota ex-officio, yang masing-masing berasal dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, namun tujuh kursi sisanya diperdebatkan oleh kedua pihak.
Pemerintah mengusulkan komposisi keanggotaan sisanya diisi oleh empat orang usulan presiden dan tiga orang kepala eksekutif yang dipilih dari dalam OJK. Namun, DPR menginginkan usulan adanya dua anggota yang dipilih dewan, sementara lima sisanya diusulkan oleh presiden dan harus melewati uji kepatutan dan kelayakan dari DPR.
Terkait voting right, hanya Fraksi Partai Golkar yang menginginkan agar anggota DK ex-officio OJK dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki hak ini. Sikap ini tidak berubah sampai RUU ini diparipurnakan pada Kamis (28/10), lalu.
