Mulutmu harimaumu. Pepatah ini sepertinya layak diberikan kepada Rini Purwandari, calon anggota BPK yang melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi XI DPR, Rabu (19/6). Entah karena salah bicara atau terlalu bersemangat mengikuti tes, salah satu pernyataan Rini justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Beberapa anggota komisi mencecar Rini dengan berbagai pertanyaan ‘tajam’.
“Temuan BPK saat ini bisa dibilang masih ecek-ecek. Soalnya, temuan-temuan itu hanya bagian kecil dari masalah,” katanya ketika presentasi di hadapan anggota komisi.
Pernyataan Rini itu jelas membuat anggota dewan bertanya-tanya hasil temuan BPK ecek-ecek seperti yang dimaksud Rini. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Dolfie OFP mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan temuan ecek-eck tersebut. Dia juga meminta Rini menunjukkan data temuan BPK yang dinilai ecek-ecek.
Menurut Dolfie, selama ini DPR selalu percaya kepada hasil audit BPK, apalagi lembaga itu juga diawasi oleh parlemen. Banyak kasus-kasus yang terbongkar karena bantuan audit dari BPK. “Untuk itu saya mau tahu hasil temuan BPK yang mana yang menurut anda ecek-ecek,” kata Dolfie dengan nada tinggi.
Hal yang sama diutarakan Ahmad Mustain Syafi’ie dari Fraksi Demokrat. Dia mengatakan, selama ini BPK selalu berada di bawah pengawasan DPR. Selain itu, banyak kasus-kasus yang sedang diselidiki oleh KPK berdasarkan hasil audit dari BPK. Kasus Century dan Hambalanng, misalnya. Dia menilai Rini secara tidak langsung telah merendahkan lembaga yang akan mempekerjakannya kelak jika terpilih menjadi anggota BPK.
“Apakah menurut anda hasil temuan BPK terkait kasus Century dan Hambalang termasuk yang ecek-ecek,” ujar Ahmad.
Dengan suara agak bergetar, Rini menjawab pertanyaan Dolfie dan Ahmad. Dia mengatakan, pernyataan ’ecek-ecek’ yang dimaksudnya lebih pada upaya yang kurang maksimal yang dilakukan oleh auditor BPK selama ini. Menurutnya, jika auditor melakukan upaya lebih jauh untuk mencari temuan lain, hal itu masih bisa dilakukan.
"Yang saya maksud upaya pemeriksa untuk membuktikan temuan bukti lain, itu yang sayaeffort," jelas Rini.
Dalam presentasinya, Rini mengatakan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang sehat, standar pemeriksaan keuangan yang dilakukan harus sistematis. Caranya dengan menciptakan lingkungan yang sehat. Karena itu sistem mentoringdan coachingpenting dilakukan di BPK.
"Dengan sistem mentoring berjenjang, maka pemeriksaan akan lebih profesional," katanya.
Rini Purwandari adalah mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Saat ini dia bekerja di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Vice President of Enterprise Risk Management.
Setelah melakukan fit and proper test terhadap Rini, Komisi XI menguji Hekinus Manao. Saat ini, dirinya masih menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta. Jabatan Hekinus dipersoalkan oleh anggota komisi. Soalnya, salah satu syarat calon BPK adalah telah meninggalkan jabatan sebagai pengelola keuangan negara setidaknya dua tahun.
“Apakah jabatan Kakanwil termasuk pengelola keuangan negara,” kata Dolfie.
Mendengar pernyataan Dolfie, Hekinus mengatakan jabatannya sebagai Kakanwil hanya bersifat sementara. Dia mengaku saat ini dirinya telah mengajukan pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Walaupun menjabat Kakanwil, tapi dirinya tidak punya hak sebagai kuasa pengguna anggaran.
"Dulu hanya penugasan sementara, tetapi setelah Pak Agus Marto berganti tidak pernah didefinitifkan," ujarnya.
Asal tahu saja, bersama Rini Purwandari, Hekinus Manao adalah calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD untuk menggantikan Taufiequrachman Ruki yang pensiun Mei 2013.
















