Catat! Ini Hak Korban Kecelakaan Pesawat

Transportasi udara menggunakan pesawat memang banyak dijadikan pilihan karena perjalanan jauh dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Akan tetapi, pilihan ini bukannya tanpa risiko. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko para penumpang, peraturan perundang—undangan telah mengatur mengenai pemberian ganti rugi bagi penumpang angkutan udara bila terjadi kecelakaan. Bagaimanakah ketentuannya? Simak penjelasannya di #MelekHukum kali ini, ya!

Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke http://www.hukumonline.com/klinik, tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawaban dulu, ya!

1. Kecelakaan Pesawat

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

2. Yang Berhak Menerima

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

3. Besaran Ganti Rugi dari Maskapai (1)

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

4. Besaran Ganti Rugi dari Maskapai (2)

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

5. Besaran Ganti Rugi dari Jasa Raharja

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

6. Cara Klaim

Selengkapnya:

Ini Besaran Hak Korban/Ahli Warisnya Jika Terjadi Kecelakaan Pesawat - bit.ly/KecelakaanPesawat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU 1/2009”) – bit.ly/UU1_2009;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja – bit.ly/UU11_2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (“PP 17/1965”) - bit.ly/PP17_65;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 77/2011”) – bit.ly/Permenhub77_2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (“Permenhub 92/2011”) – bit.ly/Permenhub92_2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (“Permenkeu 15/2017”) – bit.ly/Permenkeu15_2017;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tahun 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (“Kepmenkeu 337/1981”) - bit.ly/Kepmenkeu337_81.

Referensi:

Jasa Raharja, Prosedur Pengajuan Santunan, https://www.jasaraharja.co.id/layanan/prosedur-pengajuan, diakses pada Jum’at, 15 Januari 2020 pukul 10.03 WIB (“Laman Jasa Raharja”)