Catatan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pasca Putusan MK
Terbaru

Catatan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Pasca Putusan MK

Perubahan aturan main dalam pilkada lebih banyak lahir dari putusan MK dan kemudian diturunkan dalam peraturan KPU. Sudah saatnya UU Pilkada direvisi menyesuaikan dengan putusan MK dan kebutuhan hukum dalam praktik yang sudah berjalan.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi calon kepala daerah. Foto: antikorupsi.org
Ilustrasi calon kepala daerah. Foto: antikorupsi.org

Untuk pertama kalinya, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 digelar secara paripurna di seluruh Indonesia pada Rabu, (27/11). Ini menandai tonggak sejarah baru dalam hal kematangan demokrasi lokal seluruh daerah di Indonesia yang diharapkan lebih terbuka, jujur, dan adil. 

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan pilkada serentak adalah UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (UU Pilkada). 

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada turut mewarnai pelaksanaan pilkada serentak ini. Yakni Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 136/PUU-XXII/2024, Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Jember Sidi Alkahfi Setiawan menyoroti Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini memberikan perubahan krusial terhadap aturan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan cukup tinggi.

Baca juga:

Pada putusan ini, MK berfokus pada penurunan ambang batas partai politik menjadi sejajar dengan jalur independen. Ini menjadi langkah signifikan menuju demokratisasi yang lebih inklusif dalam kontestasi politik lokal. Serta, meningkatkan partisipasi publik dan memberikan ruang lebih luas bagi berbagai entitas politik untuk berkontribusi dalam pemerintah daerah.

“Pengurangan threshold berdampak pada perubahan strategi politik partai besar dan menengah dalam menghadapi pilkada. Dari sudut pandang hukum politik, keputusan ini berpotensi menjadi cikal bakal reformasi lebih lanjut di bidang politik hukum, utamanya yang berkaitan dengan pilkada,” ujarnya dalam Diskusi Publik bertajuk “Fenomena Eskalasi Politik” yang diselenggarakan oleh mahasiswa FSH UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (26/11).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info