LSM Center for Budget Analysis (CBA) meminta ujian pengangkatan notaris (UPN) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 untuk dievaluasi, setelah kekacauan pelaksanaan UPN diikuti seribu calon notaris di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis (26/4).
"Maka untuk itu, kami dari CBA meminta kepada DPR Komisi III untuk segera memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera memecat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar karena tidak becus menyelenggarakan UPN," kata Direktur CBA Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (26/4) malam.
CBA juga meminta kepada Ketua Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) untuk segera bereaksi atas kacau balau pelaksanaan UPN tersebut. Kalau INI tidak bereaksi atau hanya diam dan membisu, akan lebih baik mengembalikan saja uang ke anggota luar biasa INI sebesar Rp2,5 juta per orang. "Biar mereka mencari organisasi Notaris yang baru," katanya lagi.
Pantauan CBA atas UPN yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kacau balau, dan tidak profesional ketika server down, laptop error atau mati. Ujian pembuatan akta baru akan diemailkan beberapa hari ke depan kepada calon notaris, dan dikerjakan di rumah masing masing.
"Kekacauan UPN ini disebabkan ada indikasi proses lelang cepat, dengan menyodorkan harga penawaran lelang sebesar Rp352 juta. Selain itu, kesiapan panitia UPN terlihat tidak siap untuk pelaksanaan UPN ini," katanya.
Kronologis UPN Sesi I, registrasi harusnya dimulai pukul 07.30 WIB, namun karena ada kendala dari sistem sampai dengan pukul 09.00 WIB baru bisa diproses registrasi peserta UPN. Setelah masuk ke ruangan ujian sesuai nomor peserta ternyata dari beberapa laptop yang mati dan koneksi internetnya mati, lalu diperbaiki oleh tim IT panitia, kemudian prosesi pembukaan acara UPN dilanjutkan sekitar pukul 10.00 WIB. Panitia dan peserta sudah siap untuk memulai ujian. Namun setelah masuk ke akses ujian koneksi internet tidak tersambung kembali dan media laptop error tidak bisa digunakan.
(Baca Juga: Permenkumham Ujian Pengangkatan Notaris Dinilai Maladministrasi)
Ujian yang sudah berjalan kemudian terhenti sementara karena semua koneksi internet ke laptop masing-masing server down dan tidak mampu. Tampilan akses ujian peserta menjadi error dan tidak bisa dilanjutkan lagi.
Selanjutnya, beberapa peserta yang laptopnya error dan mati disuruh ke luar dahulu ke ruang tunggu VIP, sehingga jumlah peserta berkurang. Proses ujian dimulai lagi (diulang dari awal) peserta mulai log in ulang pada akses UPN.
Ujian dimulai lagi dan mulai berjalan lagi, tapi server internet down kembali, sehingga kegiatan ujian terhenti kembali padahal jumlah peserta sudah berkurang. Akhirnya panitia UPN memutuskan untuk melaksanakan UPN dibagi beberapa kelompok (setiap kelompok maksimal 200-250 orang yang diprioritaskan ikut UPN kelompok I di sesi I ini adalah peserta yang sudah punya tiket pesawat atau kereta untuk pulang ke daerahnya masing-masing).
UPN kemudian dilaksanakan kembali dengan sesi I dibagi 3 kelompok, sesi I kelompok 3 baru berakhir pukul 17.00 WIB. Sesi II dimulai setelah itu, dan kembali dibagi dengan beberapa kelompok.
Omzet Ratusan Miliar
Uchok Sky Khadafi, menyatakan penyelenggara kegiatan atau poin untuk calon notaris bisa meraup omzet ratusan miliar rupiah. "Jelas hal ini adalah bisnis semata-mata dan dituangkan dalam peraturan perkumpulan (dilegalkan dan mengikat dan memaksa kepada seluruh calon notaris dan anggota luar biasa (ALB)," katanya.
Ia menjelaskan perjalanan panjang calon notaris untuk mendapatkan SK pengangkatan, yakni, setelah menamatkan masa perkuliahan di bangku Magister Kenotariatan calon notaris harus mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) terlebih dahulu.
(Baca Juga: Jalan Panjang dan Berliku, Kini Menjadi Notaris Harus Lulus 4 Ujian Khusus)
Sebelum mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), pendaftaran menjadi ALB dipatok seharga Rp2.500.000 yang disetor ke rekening organisasi, setelah itu barulah ALB mendapat nomor keanggotaan sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Setelah terdaftar sebagai anggota organisasi, ALB baru bisa mengikuti UKEN dengan biaya pendaftaran UKEN sebesar Rp1.800.000.
Jumlah peserta UKEN pada 2017 diadakan dua gelombang yaitu gelombang pertama diikuti sebanyak 1.000 orang, sedangkan gelombang kedua sebanyak 2.822 orang, dengan total peserta yang lulus sebanyak 2.012 orang. Sedangkan pada ujian remidi UKEN pada Desember 2017 total peserta yang diyatakan lulus sebanyak 642 orang.
Sehingga total calon notaris yang akan mengajukan permohonan pengangkatan notaris berjumlah 2.654 orang yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. "Dengan jumlah peserta segitu banyaknya, bisa dibayangkan berapa pundi-pundi rupiah yang mengalir ke kas organisasi," katanya.
(Baca Juga: Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan)
Sedangkan ketentuan baru dari organisasi sekarang, mengharuskan seluruh lulusan Magister Kenotariatan yang akan mengajukan permohonan sebagai ALB diwajibkan mengikuti Ujian Pra ALB terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan menjadi ALB dengan biaya ujian dibebankan kepala peserta sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000 dan dibebankan perihal diwajibkan juga untuk mengumpulkkan poin-poin sertifikat dari berbagai kegiatan yang diadakan organisasi dengan jumlah 30 poin.
"Tiap kegiatan yang diadakan organisasi dipatok harga yang bervariasi mulai dari harga Rp250.000 sampai dengan Rp2.000.000," katanya.
Kemudian, organisasi juga mewajibkan calon notaris dan ALB untuk mengikuti kegiatan Magang Bersama yang diadakan organisasi melalui pengurus wilayah organisasi, dimana kegiatan magang bersama calon notaris berkontribusi mulai dari Rp750.000 bahkan sampai dengan Rp2.500.000 dan berjenjang ada yang sekali magang bersama (bagi yang sudah 2 tahun magang di kantor notaris), bagi yang belum selesai magang 2 tahun, diwajibkan mengikuti magang bersama sebanyak empat kali magang baru. "Kemudian diberikan sertifikat dari organisasi," katanya.
"Sedangkan menurut PP Nomor 45 tahun 2016 tentang tarif PNBP pengangkatan notaris untuk wilayah Jakarta sebesar Rp100 juta perorang, dan Jabar untuk wilayah kota Bandung sebesar Rp50 juta, dan Kota Bekasi sebesar Rp25 juta," katanya.
Sebelumnya, penasihat Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, merupakan praktik maladministrasi.
“Pelaksanaannya (permenkumham) menimbulkan maladministrasi," katanya dalam acara Diskusi Publik bertemakan "Menggugat Yasonna" di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menegaskan bahwa sumber hukum suatu permen yakni atas perintah undang-undang dan kewenangan. Ia mengatakan, artinya permen itu harus merujuk kepada undang-undang yakni UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak memerintahkan ada persyaratan calon notaris mengikuti Ujian Pengangkatan Notaris. “Artinya, permen itu menimbulkan tidak ada kepastian hukum tidak jelas rujukan dan pelaksanaan menimbulkan maladministrasi,” katanya. (ANT)
















