Jumat, 26 January 2018

Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan

Jika tetap dilakukan penerimaan, Kemenkumham melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum tidak akan mengakui hasil lulusannya.
Norman Edwin Elnizar
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Freddy Harris. Foto: NEE

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Freddy Harris, mengatakan pihaknya akan meminta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menghentikan penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan.

 

Permintaan moratorium ini harus dilakukan mulai tahun 2018 sampai ada hasil evaluasi bersama antara Dirjen AHU dengan Kemenristekdikti soal penyelenggaraan pendidikan kenotariatan di perguruan tinggi.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Freddy kepada para notaris peserta Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jumat (26/1) di Solo. Freddy mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada koordinasi dan evaluasi bersama antara pihak Menristekdikti dengan instansi yang dipimpinnya terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

 

“Kami adalah user dari outputnya kan, tapi nggak ada koordinasi sampai saat ini, soal kurikulum, kualifikasi pengajar, dan sebagainya,” katanya kepada hukumonline.

 

Direktorat Jendral AHU adalah instansi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertugas untuk mengangkat notaris sebagai pejabat umum. Akhir tahun 2017 lalu, Kemenkumham menetapkan adanya mekanisme baru untuk menjadi notaris dengan mewajibkan Ujian Pengangkatan setelah lulus Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Alasannya, sebagai cara untuk meningkatkan kualitas notaris yang ditengarai mengalami penurunan. Dirjen AHU menilai muara masalahnya ada pada pendidikan kenotariatan saat ini.

 

Sikap Dirjen AHU ini, menurut Freddy, adalah kelanjutan dari upaya untuk meningkatkan kualitas notaris dengan adanya tambahan Ujian Pengangkatan. “Ujian Pengangkatan ini kami buat karena tidak percaya dengan kualitas lulusan M.Kn. yang selama ini diadakan oleh Kemenristekdikti,” jelasnya.

 

Hal ini jelas menjadi kejutan bagi kalangan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program kenotariatan. Sebelumnya, kebijakan Ujian Pengangkatan sendiri menuai pro-kontra yang belum reda di kalangan calon notaris. Kali ini Dirjen AHU justru bertindak lebih jauh dengan meminta moratorium program kenotariatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua