Cegah Kerugian Negara, BPK Diminta Audit Kinerja Pemda
Terbaru

Cegah Kerugian Negara, BPK Diminta Audit Kinerja Pemda

Setidaknya terdapat tiga faktor timbulnya kerugian di pemerintahan daerah.

Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit

Anggota DPD Eni Sumarni berharap agar BPK dapat menerapkan upaya preventif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan APBN oleh daerah. Dia meminta meminta BPK dapat melakukan pengawasan mulai sedari tahap perencanaan anggaran. Sebab, salah satu potensi penyimpangan terjadi di tahap perencanaan anggaran sebuah program.

“Tidak ada hal yang preventif dalam saat peninjauan dari anggaran. Karena kebanyakan membuat anggaran itu yang di-mark up. Ke depan diharapkan ada komunikasi yang lebih baik, sehingga upaya preventif bisa turun ke BPK di daerah,” ujar senator asal Jawa Barat itu.

Menanggapi harapan para senator DPD, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi menerangkan terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab timbulnya kerugian di tingkat Pemda.Pertama,integritas dari pejabat atau pengelola keuangan daerah. Kedua, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pemda dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Ketiga, lemahnya SPI dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam paya meminimalisir temuan yang berpotensi merugikan negara, menurut Laode, BPK terus melakukan pemeriksaan interim atau audit pendahuluan dalam rangka mengidentifikasi dan mengkomunikasikan risiko-risiko pemeriksaan. BPK pun melakukan koordinasi dengan APIP dalam melakukan pendampingan pengelolaan keuangan pada Pemda.

Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Slamet Kurniawan melanjutkan upaya preventif dapat dilakukan inspektorat di masing-masing daerah. Baginya, setiap adanya temuan BPK dalam pemeriksaan sebuah entitas di daerah, seringkali dikomunikasikan dengan pihak inspektorat di daerah. Tindak lanjut hasil temuan BPK terus dikoordinasikan inspektorat kepada BPK.

Dia menilai peran inspektorat semestinya dapat mencegah terjadinya atau timbulnya kerugian. Sebab, inspektorat sehari-hari berada di masinig-masing daerah. Dia berharap BPK tidak turun tangan dengan memeriksa ke daerah. Sebab, sampel tiga entitas dinas dengan substansi permasalahannnya berpotensi terjadi di dinas lainnya.

“Di tahun berikutnya kita pindah dinas, permasalahan yang sama muncul, seakan-akan ini sudah ditemukan tapi kok ditemukan kembali, seperti ditemukan berulang. Padahal bukan entitas laporannya sama, cuma dinasnya yang kita sample berbeda,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info