Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, pemberantasan korupsi dimulai dari rekrutmen birokrasi. Ketika sistem perekrutan berjalan baik maka proses kenaikan jabatan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Pemprov DKI Jakarta sudah menjalankan sistem itu lewat mekanisme lelang jabatan untuk Lurah dan Camat.
“Sekarang dalam proses lelang kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Itu kami lakukan di semua jabatan, satu-persatu. Kami harapkan mendapat SDM dan pejabat yang melayani masyarakat,” urainya.
Jokowi melanjutkan, perlunya dibangun sistem yang sifatnya memaksa dan harus diikuti seluruh jajaran birokrasi. Misalnya, menggunakan sistem online untuk pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan parkiran. Serta pengadaan barang dan jasa. Jika sistem itu sudah berjalan, kemudian dibutuhkan manajemen pengawasan yang kuat. Pengawasan itu bukan hanya dilakukan lewat data yang ada, tapi juga terjun ke lapangan dan dilakukan rutin setiap hari. Dengan begitu Jokowi berharap sistem tersebut menjadi budaya.
“Saya yakin dengan sistem yang sekarang ini dibangun KPK lewat SIN maka negara kita menuju negara yang bersih, makmur dan sejahtera,” pungkas Jokowi.