Abraham mengatakan agar SIN diterapkan seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, KPK bekerjasama dengan Kementerian PAN dan RB terus melakukan sosialisasi. Selain itu, KNPK digelar sebagai salah satu bentuk sosialisasi. Lewat forum itu para pemangku kepentingan dapat berbagi informasi tentang implementasi SIN.
“Kalau program SIN bisa berjalan di seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, maka kita berharap kebocoran, perilaku penyimpangan korupsi dan fraud bisa ditekan seminim mungkin,” paparnya.
Dengan SIN Abraham berharap ada pembenahan sistem yang mencegah terjadinya korupsi. Menurutnya, KPK membutuhkan hal tersebut karena selama ini lembaga yang mengurusi korupsi itu seolah menjadi pemadam kebakaran. Lebih dari itu, salah satu cara memberantas korupsi bagi Abraham dapat dilakukan dengan membenahi sistem. Pasalnya, sistem yang selama ini digunakan kadang kala memproduksi kejahatan korupsi.
Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh kepada penyelenggara pemerintahan. Jika pemberantasan hanya dilaksanakan secara parsial maka pemberantasan korupsi bakal sulit. Ia menilai korupsi di tingkat birokrasi dimulai sejak proses rekrutmen. Untuk itu rekrutmen birokrasi harus bersih dari KKN. Begitu pula dengan mekanisme promosi jabatan aparatur birkorasi. Hal itu harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi secara bertahap.
Azwar mengatakan, sistem yang berintegritas dan akuntabel harus dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga setiap anggaran yang digunakan harus jelas penggunaannya. Jika sistem itu tidak dibenahi maka pemberantasan korupsi akan mengalami hambatan karena sulit untuk menindak satu-persatu aparatur birokrasi yang diindikasikan melakukan penyelewengan. Sistem itu harus terbuka dan dapat dipantau masyarakat luas. Sebab, tujuan dari birokrasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja.
Selain itu, perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bersih dari KKN akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pasalnya, selama ini masyarakat menilai CPNS hanya untuk orang yang punya uang. Padahal, kata Azwar, rekrutmen CPNS untuk mencari putra-putri terbaik bangsa Indonesia, bukan didasarkan pada kemampuan ekonomi. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah membangun sistem IT yang baik untuk seleksi CPNS sehingga para CPNS dapat dimonitoring prestasinya sejak awal. Begitu pula dengan pengangkatan honorer.
Azwar menambahkan, pemerintah membangun sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi. Pembangunan sistem itu dilakukan lewat kerjasama antara Kementerian PAN dan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak Korea Selatan. Sistem elektronik itu seperti e-office, e-planning, e-budgeting dan e-audit. “Integrasi IT di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan dan Pemerintah Daerah,” katanya.