Tujuan dalam perkawinan adalah mencari kebahagiaan bagi kedua belah dalam hal ini suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan perkawinan adalah ikatan batin dari seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga.
Dalam sebuah keluarga, tentunya mempunyai keinginan agar tercipta kebahagiaan dan hubungan perkawinan langgeng hingga akhir hayat. Namun sayang, tak semua perkawinan berjalan mulus, ada saja halangan dan rintangan yang membuat pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah dan mengajukan cerai.
Baca juga:
- Pembagian Harta Bersama Tidak Selalu Dibagi Rata dalam Perceraian
- Batalnya Judex Factie oleh Kasasi Akibat Fotokopi Dokumen Gono-Gini
Salah satu akibat dari putusnya hubungan perkawinan adalah pembagian harta bersama yang mayoritas dalam putusan hakim masing-masing pihak mendapat ½ dari harta yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun memang, ada beberapa putusan yang berbeda dan menempatkan salah satu pihak mendapat bagian lebih besar dalam pembagian harta bersama.
Dalam kaidah hukum beberapa putusan Mahkamah Agung seperti dikutip dari jurnal jdih.mahkamahagung.go.id, berjudul "Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkembangannya, dan Gugatan Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian" dengan penulis Satyawati Yun Irianti, Hakim PN Malang, ada beberapa kategori yang disebut sebagai harta bersama.
Pertama, harta yang dibeli selama perkawinan oleh suami atau isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami isteri jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Namun, apabila uang pembelian objek harta bersama berasal dari harta pribadi suami atau isteri, maka barang-barang tersebut tidak termasuk objek harta bersama karena merupakan milik pribadi suami atau isteri.
Kedua, barang yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Jadi poin di sini adalah asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan.
Ketiga, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Meskipun barang tersebut diatasnamakan salah satu pihak, baik istri atau suami, namun asal bisa dibuktikan diperoleh selama perkawinan, maka masuk dalam kategori harta bersama.
Keempat, segala penghasilan suami istri masuk dalam kategori harta bersama baik yang diperoleh dari keuntungan usaha, maupun gaji yang didapat dari pekerjaan. Ini berlaku selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Setelah perceraian
Dalam beberapa kasus, para pihak, dalam hal ini suami atau istri melakukan pembagian harta bersama sebelum perceraian terjadi. Pada prinsipnya, hal ini diperbolehkan selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sehingga pada proses perceraian nanti tinggal ditunjukkan adanya perjanjian tersebut kepada majelis.
Namun, ada kalanya pembagian harta bersama sebelum perceraian justru ditolak majelis hakim. Contohnya dalam perkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 1104 PK/Pdt/2024.
Pemohon PK, dalam hal ini penggugat tidak terima dengan tiga putusan sebelumnya pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi mengenai harta bersama karena tidak memasukkan dua objek tanah yang dianggap pemohon merupakan harta bersama.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena dalam putusan judex juris telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.
Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yaitu tidak tepat dan keliru pertimbangan bahwa ada pembagian harta bersama sementara perkawinannya sendiri belum putus karena perjanjian terjadi tanggal 23 Oktober 1985, sementara putusan perceraian baru terjadi pada tanggal 17 Desember 1985, sehingga sesuai Pasal 128 KUHPerdata bahwa pembagian harta bersama dilakukan setelah putusnya perkawinan.
"Bahwa Akta Perjanjian tanggal 23 Oktober 1985 Nomor 26 menuliskan dengan jelas bahwa dibuat mendahului dan sambil menunggu keputusan dan atau penegasan perceraian dan pembagian harta kekayaan dari pihak yang berwenang (vide Bukti T I, T V, T VI-3 yaitu Akta Nomor 26 pada halaman 2 baris ke 8 sampai ke 11 dari atas). Sehingga terbukti perjanjian yang termuat dalam Akta Perjanjian tanggal 23 Oktober 1985 Nomor 26 bukan merupakan perjanjian pembagian harta bersama dalam perkawinan, melainkan merupakan perjanjian pendahuluan atau MOU sebelum dibuatnya akta perjanjian pembagian harta bersama," tulis majelis PK dalam putusannya.
Tidak memuat kesepakatan
Selanjutnya akta Perjanjian tanggal 23 Oktober 1985 Nomor 26 di hadapan notaris juga tidak memuat kesepakatan bahwa harta bersama dalam perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan mantan suaminya yang berupa hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Ngesrep dan Hak Milik Nomor 888/Jangli (sekarang Kelurahan Ngesrep) tidak memuat pernyataan dari Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melepaskan dan menyerahkan hak bagian tak terbagi milik Pemohon Peninjauan Kembali atas Hak Milik Nomor 605/Ngesrep dan Hak Milik Nomor 888/Jangli (sekarang Kelurahan Ngesrep).
"Bahwa hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 605/Ngesrep dan Hak Milik Nomor 888/Jangli (sekarang Kelurahan Ngesrep) adalah harta bersama dalam perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali dan IS (inisial) yang belum terbagi," jelas majelis kasasi.
Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan nila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan dalam UU Perkawinan telah ditentukan akibat dari perceraian adalah antara lain pembagian harta bersama.
"Dan bukan sebaliknya pembagian harta bersama dahulu baru cerai, alasan yang terakhir ini meskipun bisa terjadi tetapi bertentangan dengan kebiasaan dan tata susila yang baik karena belum tentu terjadi perceraian tetapi sudah membagi harta bersama," pungkas majelis.
Majelis PK berpendapat, Judex Juris dan Judex Facti telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena menafsirkan Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 23 Oktober 1985 telah membagikan harta gono gini Hak Milik Nomor 605/Ngesrep dan Hak Milik Nomor 888/Jangli (sekarang Kelurahan Ngesrep) kepada IS, mantan suami penggugat (sekarang almarhum) padahal Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor 26 tanggal 23 Oktober 1985 sama sekali tidak menyebutkan kesepakatan pembagian harta bersama Hak Milik Nomor 605/Ngesrep dan Hak Milik Nomor 888/Jangli (sekarang Kelurahan Ngesrep).
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Majelis Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Judex Juris dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara a quo dan memutuskan mengabulkan permohonan PK yang diajukan pemohon PK berupa dua objek sengketa tanah dalam pembagian harta bersama.
Putusan ini diketok pada Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, Panji Widagdo, sebagai anggota majelis dan Frieske Purnama Pohan selaku Panitera Pengganti.
