Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Johannes Budisutrisno Kotjo, pemilik saham Blackgold sebagai saksi atas terdakwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir. Selain Kotjo, Jaksa menghadirkan Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Dalam keterangannya Kotjo menceritakan awal mula dirinya mendapatkan proyek PLTU Riau-1 yang menjadi cikal bakal terjadinya dugaan korupsi ini. Kotjo menerangkan PT Samantaka Batubara yang merupakan anak usaha Blackgold mempunyai tambang batubara di Riau.
"Samantaka punya tambang batubara di Riau, kemudian kita lihat ada proyek PLN yang gagal. Bahkan sekarang mereka kekurangan listrik, saya tahu dari Pak Rudi Herlambang. Dia bilang kenapa enggak kita bantu proyeknya," kata Kotjo saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/7/2019). Baca Juga: Pelajaran Kasus Sofyan Basir Beri Sarana untuk Lakukan Kejahatan Dapat Didakwa
Setelah itu, pihaknya mengirim surat kepada PLN untuk menyampaikan minatnya berpartisipasi dalam proyek tersebut. Tapi setelah menunggu selama 6 bulan belum juga ada informasi atau balasan terkait permintaan tersebut, Kotjo kemudian berinisiatif bertemu dengan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI kala itu.
Kotjo mengaku telah berteman dengan Setya Novanto (Setnov) sekitar 30 tahun dan mereka kerap saling membantu dalam urusan bisnis. "Karena ngenalin saya berhutang budi, tapi banyak hal yang dari dulu sudah sering sekali. Beliau (Novanto) kalau butuh dana untuk Golkar saya dimintai tolong, sering pak, bukan cuma itu saja," ujarnya.
Setelah itu, dirinya dikenalkan dengan Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan PLN dan dari Supangkat inilah ia dikenalkan dengan Sofyan Basir. Selain Supangkat, Novanto juga dikenalkan dengan Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang kerap berhubungan dengan PLN yang tujuannya mengawal agar proyek Riau-1 didapatkan Kotjo.
"Bu Eni ini support saya nelponin Pak Sofyan Basir biar ketemu saya, kalau enggak sama Bu Eni lama bisa dua tiga minggu. Dia di Komisi VII kan rekan kerjanya PLN," kata dia.
Singkat cerita, setelah berbagai pertemuan akhirnya Kotjo mendapat proyek PLTU di Riau-1. "Kalau tidak salah kami membicarakan beberapa proyek untuk PLN termasuk di Jawa, tapi Pak Sofyan mengatakan di Jawa sudah penuh jadi di luar Jawa lah, walau menurut saya kalau ada kesempatan di Jawa kenapa tidak? Tapi dia bilang di Jawa sudah penuh carilah di luar Jawa, itu jawaban beliau," terangnya.
Eni Maulani Saragih yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan juga sepakat dengan keterangan Kotjo tersebut. "Pak Nov (Novanto) minta pembangkit di Jawa ke terdakwa, kalau tidak salah ada tiga pembangkit yang diminta," ungkap Eni dalam persidangan yang sama.
Dia menjelaskan, saat ia bertemu dengan Sofyan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII, ia menyampaikan pesan kepada Sofyan agar menemui Setnov di rumahnya. Hal ini tertera dalam BAP-nya nomor 98 yang isinya Eni mengawal proyek untuk Kotjo karena kepentingan mencari dana partai (Golkar) dan pemilu legislatif. Saat RDP komisi VII dan PLN di DPR, pada sela-sela rapat dan rehat ia bicara dengan Sofyan dan disampaikan pesan dari Novanto proyek besar yang diminati Kotjo yang tujuannya membiayai partai.
"Tujuan saya memberitahu Pak Sofyan soal itu supaya Pak Sofyan yakin memberikan proyek yang dimintai Pak Kotjo di PLN dan terbukti Pak Sofyan mau menemui Pak Setnov di rumah beliau. Ini menjelaskan saya hanya suruhan partai saat itu," kata penuntut umum menirukan BAP Eni.
Eni pun membenarkan hal itu. "Saya diminta dan pasti melakukan tugas beliau. Pak Setnov mengatakan ada kawannya namanya Pak Kotjo dan banyak kegiatan di PLN dan diminta untuk membantu kegiatan-kegiatan Pak Kotjo, mungkin salah satunya untuk pendanaan partai," jawab Eni.
Pertemuan itu dilakukan pada 2016 dimana Sofyan didampingi Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso bersama dengan Eni Maulani Saragih bertemu dengan Setya Novanto di rumahnya.
Dalam dakwaan disebutkan Setya Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan Basir. Namun Sofyan menjawab PLTGU Jawa III sudah ada kandidat dan agar mencari pembangkit listrik lainnya, sehingga Eni berkoordinasi dengan Supangkat terkait proyek PLTU MT RIAU-1.
Terkait perkara ini, Eni Maulani Saragih sudah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura. Semetara Kotjo divonis 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
