Selasa, 25 June 2019

Pelajaran Kasus Sofyan Basir, Beri Sarana untuk Lakukan Kejahatan Dapat Didakwa

Sofyan ajukan eksepsi dan menganggap surat dakwaan jaksa kabur.
Aji Prasetyo
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: RES

Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT PLN didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan PLTU Riau-1. Menariknya, Sofyan didakwa bukan menerima suap, atau pun melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Ia justru diduga bersalah karena dianggap memfasilitasi orang-orang untuk melakukan kejahatan.

"(Terdakwa Sofyan Basir) dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan," kata penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/6).

Dalam hak ini Sofya memfasilitasi pertemuan antara Eni Maulani Saragih (saat ini berstatus terpidana), Idrus Marham (terdakwa dalam perkara terpisah di tingkat banding) dan Johanes Budisutrisno Kotjo (saat ini berstatus terpidana dalam perkara terpisah) dengan jajaran Direksi PT PLN (Persero).

Tujuannya adalah mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT Riau-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR, Ltd. dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johanes Budisutrisno Kotjo. "Padahal Terdakwa mengetahui Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johanes Budisutrisno Kotjo," kata penuntut umum.

(Baca juga: KPK Tahan Sofyan Basir).

Pada saat rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan PT PLN (Persero) di Gedung MPR/ DPR RI, Eni menyampaikan kepada Sofyan ia ditugaskan oleh Setya Novanto untuk mengawal perusahaan Kotjo dalam proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 di PT PLN (Persero) guna kepentingan mencari dana untuk Partai Golkar dan Pemilu Legislatif Partai Golkar. Untuk itu Eni meminta Sofyan melakukan pertemuan dengan Novanto di rumah Setya Novanto, yang disanggupinya.

Dalam pertemuan itu Sofyan mengajak Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero). Kemudian Novanto sendiri meminta proyek PLTGU Jawa III untuk diberikan kepada Kotjo, menjawab jika PLTGU Jawa III sudah ada kandidat calon perusahaan yang akan mendapatkan proyek tersebut dan agar mencari proyek pembangkit listrik lainnya. Selanjutnya Eni berkoordinasi dengan Supangkat terkait proyek PLTU MT RIAU-1.

Beberapa waktu kemudian bertempat di Hotel Mulia Senayan, Sofyan kembali melakukan pertemuan dengan Eni dan Kotjo membahas proyek pembangunan PLTU MT Riau-1 dan Jawa sesuai pesan dari Setya Novanto. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan kepada Kotjo agar ikut proyek Riau saja.

"Ya sudah kamu di Riau aja, jangan mikirin di Jawa karena sudah melebihi kapasitas," ujar penuntut umum menirukan perkataan Sofyan Basir ketika itu. Kotjo, kata penuntut menyanggupi permintaan tersebut.

Selanjutnya beberapa pertemuan masih dilakukan Sofyan Basir baik bersama Eni maupun Kotjo terkait dengan proyek PLTU Riau-1 ini. Diantaranya pada 2017 di kantor PLN, di BRI Lounge, Restoran Arkadia Plaza Senayan, dua kali di Hotel Fairmont, hingga di kediaman Sofyan Basir sendiri yang juga dihadiri Idrus Marham.

Pertemuan terakhir terjadi pada 3 Juli 2018 hanya dihadiri Eni dan Sofyan di restoran House of Dining Yuen, Hotel Fairmont, Jakarta. Pertemuan itu terjadi 10 hari sebelum Eni terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  KPK pada 13 Juli 2018.

Penuntut umum menganggap dari "bantuan" Sofyan itulah pemberian suap dari Kotjo kepada Eni bersama-sama dengan Idrus Marham terealisasi. "Atas bantuan Terdakwa yang telah memfasilitasi Eni Maulani Saragih dalam mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 antara PT PJBI dengan BNR, Ltd. dan CHEC, Ltd. yang dibawa oleh Johanes Kotjo, maka untuk kepentingan Munaslub Partai Golkar dan kampanye pilkada suami Eni Maulani Saragih sebagai calon Bupati Temanggung yang diusung oleh Partai Golkar, Eni Maulani Saragih bersama dengan Idrus Marham telah menerima imbalan berupa uang secara bertahap seluruhnya sejumlah Rp4,75 miliar.

Atas perbuatannya itu Sofyan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Keberatan

Atas surat dakwaan ini kuasa hukum Sofyan, Soesilo Ariwibowo langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Menurutnya dakwaan Pasal 12 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP berlebihan dan kabur sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

Menurutnya secara prinsip unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan unsur Pasal 56 ke-2 KUHP. Sehingga sebenarnya orang yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan yang didasarkan pada Pasal 56 KUHP adalah sama artinya dengan orang yang melakukan pembantuan atau pembuat pembantu seperti yang dimaksud dalam Pasal 15.

Sementara yang berbeda adalah terkait dengan ancaman hukuman dalam Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih berat dari pada Pasal 56 KUHP. Menurut Pasal 57 ayat (1) KUHP, hukuman pokok yang terberat yang dapat dijatuhkan terhadap suatu kejahatan, pada perbuatan memberi bantuan, lamanya dikurangi dengan sepertiga.

"Bahwa dengan melihat bunyi ketentuan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut penjelasannya dan Pasal 56 ke-2 KUHP yang pada prinsipnya unsur-unsurnya sama, sebagaimana di-juncto-kan dalam Surat Dakwaan, hal ini telah membingungkan Terdakwa Sofyan Basir dan Penasihat Hukumnya di dalam pemahaman dugaan perbuatan pembantuan yang dituduhkan kepada Terdakwa Sofyan Basir, sehingga menyulitkan dalam melakukan pembelaan," kata Soesilo.

(Baca juga: ‘Terima Janji’, Alasan KPK Tetapkan Sofyan Basir Tersangka).

Keberatan selanjutnya berkaitan dengan konstruksi surat dakwaan jaksa. Pengacara menjelaskan jika Sofyan Basir dituduh telah melakukan perbuatan pembantuan dengan memberikan fasilitas pertemuan dan fasilitas percepatan proses kesepakatan proyek IPP Riau-1, lalu siapakah sebenarnya diantara pelaku pidana suap yang mempunyai kedudukan sebagai pihak atau orang yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam proyek pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1, tentu adalah Terdakwa Sofyan Basir atau PT PLN (Persero).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua