Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel) kembali memenuhi panggilan penyidik KPK, Senin (4/3). Choel diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang melibatkan kakaknya, mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng.
Choel mengaku telah mengembalikan dana yang diterimanya dari pemilik PT Global Daya Manunggal Herman Prananto dan mantan Kabiro Perencanaan Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar ke KPK. Pengembalian dana sejumlah AS$55 ribu itu dimasukan dalam Berita Acara Penyitaan KPK tanggal 25 Februari 2013.
Meski bersedia mengembalikan dana puluhan miliarrupiah, Direktur Eksekutif FOX Indonesia ini membantah meminta uang Herman melalui Fahrudin yang disebut-sebut sebagai staf ahli di Kemenpora. Uang Rp2 miliar yang diterimanya dari Herman pada Mei 2010 lalu tak lebih sebagai pembayaran untuk jasa konsultasi politik.
Sama halnya dengan uang Rp2,5 miliar pemberian Deddy pada Agustus 2010. Choel sempat membantah uang itu diberikan terkait proyek Hambalang. Dia bahkan tidak mengetahui asal usul dan maksud pemberian Deddy kepadanya. Choel juga membantah uang tersebut diterima pula oleh kakaknya, Andi Mallarangeng.
Hingga kini Choel masih berstatus sebagai saksi dalam kasus Hambalang. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, penerimaan uang AS$55 ribu tidak langsung dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi karena Choel bukan penyelenggara negara atau PNS. Penyidik masih akan menelusuri maksud pemberian uang itu.
“Nanti dilihat sejauh mana posisinya dalam kasus Hambalang. Penyidik terlebih dahulu harus memvalidasi pengakuan yang bersangkutan. Belum ada kesimpulan yang menyatakan dia dapat dijadikan tersangka. Penyidikan masih dikembangkan dan dia baru diperiksa sebagai saksi. Tunggu saja,” ujar Johan, Senin (4/3).
Pernyataan serupa juga dikemukakan peneliti ICW Tama S Langkun. Menurutnya, memang Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur ancama pidana bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan harta yang diduga hasil tindak pidana. Tetapi, KPK harus memastikan asal muasal uang itu.
