Choel Berpotensi Dikenakan UU TPPU
Berita

Choel Berpotensi Dikenakan UU TPPU

Jika KPK menemukan bukti permulaan uang AS$55 ribu itu sebagai hasil tindak pidana korupsi.

NOV
Bacaan 2 Menit

Tama melanjutkan, secara prinsip, Choel sangat berpotensi dikenakan Pasal 5 UU TPPU. Apabila KPK menemukan bukti yang menunjukan uang AS$55 ribu patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Tama menjelaskan, UU TPPU tidak secara spesifik mempersyaratkan tindak pidana asal harus terbukti terlebih dahulu dalam putusan inkracht.

Sebagai tersangka kasus Hambalang, Deddy mungkin saja memiliki kapasitas untuk mengaburkan harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan memberikan uang Rp2,5 miliar kepada Choel. Namun, untuk pemberian uang Rp2 miliar dari PT Global akan lebih sulit karena Herman bukan penyelenggara negara.

Tama berharap KPK dapat menelusuri asal muasal uang yang diberikan keduanya kepada Choel. Sebab, Pasal 75 UU TPPU menyatakan, dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup cukup terjadinya TPPU dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tersebut dengan penyidikan TPPU.

“Meski potensi untuk dijerat UU TPPU besar, kita tidak hanya bicara soal dia (Deddy) yang memberikan sejumlah uang kepada Choel. Sebelum masuk ke sana, harus dipastikan dulu sumber uangnya dari mana? Kalau perbuataannya sudah jelas, KPK dapat menerapkan UU TPPU secara penuh,” tutur Tama kepada hukumonline.

Penyidik KPK telah menetapkan Andi Mallarangeng, Deddy Kusdinar, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus ini bermula dari “nyanyian” mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang diperkuat Mindo Rosalina Manulang.

Nazaruddin mengakui penentuan anggaran proyek Hambalang yang mencapai angka Rp2,5 triliun tak lepas dari peran Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Rosa sempat menyatakan dirinya memberikan Rp20 miliar untuk mengurus berbagai proyek di Kemenpora, termasuk pembangunan fasilitas pusat olahraga di Hambalang.

Selain Choel, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan pelaksana tender Hambalang. Keempat saksi itu adalah Manajer Marketing PT Bestindo Aquatek Sejahtera Wahyu Gunarso, Manajer PT Dwi Prima Ferdia Pareira, Direktur PT Dwi Warna Metalindo Muliaman Tjandra, dan Direktur PT Epindo Mitra Sejahtera Jerry Turangga.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info