Saat ini keleluasaan melakukan PHK ada pada pengusaha ketimbang pekerja. Namun, pekerja dapat melakukan PHK yang sebutannya adalah permohonan PHK dengan alasan jika pekerja disuruh atau diperintah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
“Yang berhak melakukan pemutusan hubungan kerja adalah pengusaha, selama karyawan sudah masuk masa pensiun dan tidak melanggar PP atau PKB dan alasan tertentu lainnya. Kemudian, pekerja dapat mengajukan permohonan PHK dengan alasan sakit atau cuti. Lalu, Pengadilan Hubungan Industrial bisa memutus hubungan kerja lewat mengadili gugatan pengusaha atau pekerja dan ini berkekuatan hukum tetap,” ujar Juanda menambahkan.
Ada sejumlah terminologi terkait kasus PHK menurut Juanda, pertama yaitu alasan PHK dan dokumen pembuktian PHK. Pengusaha tidak dapat melakukan PHK sesuai kemauannya, seluruhnya harus terukur dan dibuktikan. Jika pengusaha tidak mempunyai dokumen yang membuktikan karyawan melakukan pelanggaran, maka alasan PHK tidak sah.
“Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka PHK dianggap tidak sah. Kedua, syarat materil juga harus terpenuhi, yang meliputi pelanggaran apa yang dilakukan pekerja. Kedua sayarat ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika salah satu tidak terpenuhi maka PHK dianggap tidak sah,” jelasnya.
Mengacu UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PHK disebut sah jika terjadi dua kondisi. Pertama, adanya Perjanjian Bersama yang disepakati perusahaan dan pekerja. Kedua, adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
Apabila terjadi PHK, pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarannya sesuai dengan alasan PHK yang dijatuhkan. Adapun kompensasi tersebut berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah.
