Bahkan lebih dari itu, para Hakim juga kerap menjadi korban dipublikasikan atau disebarkannya informasi pribadi Hakim secara daring dengan sembarangan dan tidak bertanggung jawab (doxing) karena dianggap sebagai Hakim yang tak adil. Hal ini seolah-olah memberikan suatu gambaran yang ironis dalam penegakan hukum di Indonesia, yakni opini atau pandangan publik dapat mendikte keadilan hukum, yang seharusnya tercermin dalam putusan hakim.
Dengan adanya hal di atas, maka posisi Hakim sebagai pengadil, secara ideal diharapkan dapat bersikap dengan bijaksana. Hakim perlu menyadari jika efektivitas suatu penghukuman bergantung dari tujuan yang hendak dicapainya. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim diamanatkan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara dengan menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain, Hakim memiliki tugas utama yakni merealisasikan tujuan hukum melalui putusan-putusannya karena dari tujuan hukum itulah akan mengingatkan dan menunjukan arah filosofis dari pembentukan dan pelaksanaan norma-norma hukum.
Kesimpulan
Dengan adanya fenomena Confirmatory Bias di masyarakat, para Hakim harus menyikapi fenomena ini dengan teguh berdiri dan menyandarkan dasar putusannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan jangan sampai penjatuhan putusan menjadi penuh keraguan karena adanya opini dan ekspektasi dari masyarakat. Selain itu, dalam menjatuhkan suatu putusan, di samping harus adanya alat bukti yang cukup, Hakim harus mendasarkan putusannya pada keyakinannya terhadap alat bukti tersebut.
Dengan kata lain, keyakinan dari seorang Hakim merupakan suatu hal yang fundamental dalam penjatuhan putusan sebagaimana termuat dalam postulat hukum “optima est lex quae minimum relinquit arbitrio judicis, optimus judex qui minimum sibi” yang berarti hukum yang terbaik adalah hukum yang meninggalkan sedikit keraguan pada Hakim, Hakim yang terbaik adalah Hakim yang tidak merasa ragu.
*) Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
