Fakta-fakta yuridis lain yang dipergunakan oleh JPU dalam membuktikan unsur melawan hukum perbuatan Daan, adalah bahwa Daan pernah memerintahkan saksi Bakri Asnuri selaku sekertaris panitia pengadaan, untuk membuat sejumlah berita acara dan surat perjanjian sebagai kelengkapan administrasi pengadaan segel surat suara, padahal kegiatan yang dicantumkan dalam berita acara tersebut tidak pernah dilakukan dan surat perjanjian dibuat setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PT. Royal Standard.
Masih Persoakan Hamid
Daan, yang dalam pembacaan tuntutan tidak didampingi oleh penasihat hukumnya Erick S. Paat, kembali menyela ketika dalam pembacaan tuntutan JPU menyinggung perihal pemberian uang sebesar 110 ribu dolar AS dari saksi Hamdani Amin kepadanya. Itu fitnah.Saya hanya terima 30 ribu dolar AS dan itupun titipan dari ketua KPU. Saya kembalikan dengan sukarela tanggal 7 Juli 2005 di kantor KPU, ucap Daan.
Daan membantah bila ia dikatakan bertanggungjawab atas pembuatan segel pemilu presiden I dan II. Ia tetap bersikeras bahwa yang bertanggungjawab atas pembuatan segel adalah Hamid Awaluddin. Daan juga keberatan disebut melanggar prosedur Keppres No. 80 tahun 2003. Keppres kedudukannya lebih rendah dari Konstitusi. Waktu itu kita terdesak untuk segera mengadakan pemilu. Ada kepentingan politik yang jauh lebih besar agar segera ada presiden terpilih, jelasnya.
Seperti Mulyana W Kusuma, Daan menyesalkan bahwa kerja keras para anggota KPU justru harus dibayar dengan hukuman penjara. Karena Pak Hamid Menteri (Hukum dan Hak Asasi Manusia –red), maka dia tidak diapa-apakan. Tapi karena Daan Dimara warga biasa maka menjadi korban, ucap pria yang didukung oleh Forum Solidaritas Masyarakat Papua ini.
Sidang akan dilanjutkan (5/9/06). Daan mengatakan bahwa dirinya dan juga penasihat hukumnya telah mempersiapkan pledoi untuk segera dibacakan dalam sidang tersebut.
Dalam requisitor yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang Pengadilan Tipikor, Rabu (30/8/06), terdakwa kasus dugaan korupsi segel surat suara Pemilu 2004, Daan Dimara dituntut 6 tahun 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Selain itu, Daan juga diharuskan membayar denda sebesar 300 juta rupiah subsidair selama 6 bulan kurungan.
Jaksa penuntut umum juga meminta agar majelis hakim menghukum pria yang juga pengajar di Universitas Cendrawasih ini untuk secara tanggung renteng dengan terdakwa Untung Sastrawijaya membayar uang pengganti sebesar Rp3.540.986.027. Uang pengganti ini wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tumpak Simanjuntak menegaskan Daan terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti yang dirumuskan dalam dakwaan kesatu primair. Daan juga terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melanggar pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, seperti dirumuskan dalam dakwaan kedua.
Daan Dimara, yang merupakan ketua panitia pengadaan segel surat suara untuk pemilu legislatif serta pemilu presiden dan wakil presiden putaran I dan II dikatakan tidak melakukan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam melakukan penunjukan langsung, Daan tidak mengundang peserta terpilih, tidak membuat dokumen penjualan langsung, tidak melakukan penilaian kualifikasi, tidak memberikan penjelasan pekerjaan pada calon terpilih, tidak melakukan evaluasi penawaran, tidak membuat harga perkiraan sendiri, juga tidak membuat pakta integritas, ucap Tumpak.
Dari hasil pemeriksaan, memang diketahui bahwa Daan sama sekali tidak melakukan negosiasi harga pembuatan segel pemilu dengan PT. Royal Standard. Ia hanya mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh saksi Untung Sastrawijaya selaku direktur utama PT. Royal Standard, baik itu untuk pembuatan segel pemilu legislatif, maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.
