Asisten Deputi Rekrutmen Peserta Non PPU dan PBI BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, mengatakan data capaian kepesertaan mengacu data Dukcapil pada semester II tahun 2017 menunjukkan jumlah peserta JKN mencapai 202 juta orang atau 77 persen dari jumlah penduduk sebesar 262 juta orang. Jumlah PBI yang sudah didaftarkan pemerintah daerah yang anggarannya berasal dari APBD sebanyak 26 juta jiwa.
(Baca juga: Gelar BPJS, Pusat dan Daerah Harus Bersinergis).
Mangisi menyebut Kabupaten Pasangkayu (Mamuju Utara) dan Kota Tangerang Selatan sudah mengintegrasikan Jamkesda ke JKN. “Data per September 2018 menunjukkan ada 497 kabupaten/kota yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN. Masih ada 17 kabupaten/kota yang belum mengintegrasikan karena tidak punya Jamkesda,” urai Mangisi.
Anggota DJSN, Zaenal Abidin, mengatakan mekanisme pembayaran klaim untuk FKTP di daerah terpencil dan pedalaman tidak tepat menggunakan kapitasi karena kondisi geografis dan demografi tidak mendukung. Penduduk di wilayah itu biasanya terpencar dengan jarak yang cukup jauh antara satu dengan lainnya. Mekanisme yang tepat untuk FKTP di wilayah semacam itu adalah ‘beli putus’ dan tenaga medis FKTP harus berkeliling mengunjungi penduduk. “Ini harus diambil alih pemerintah pusat karena pemerintah daerah tidak mampu menyediakan alat kesehatan dan transportasi untuk mobilitas,” usulnya.
