Praktik curang
Pemberian hak bagi perusahaan asuransi untuk tidak dapat dipailitkan secara langsung oleh krediturnya, tidak berarti akan membuat perusahaan asuransi dapat berbuat seenaknya terhadap para tertanggung atau nasabahnya. Akan tetapi, hal itu lebih dimaksudkan untuk menempatkan persoalan yang mungkin terjadi antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya pada tatacara pemeriksaan yang lebih akurat.
Hal ini mengingat bisnis asuransi tersebut juga mempunyai ciri-ciri ataupun perhitungan-perhitungan yang berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Selain itu, hal itu juga akan memberikan ketenteraman bagi pemegang polis den calon pemegang polis lainnya, serta peran perusahaan asuransi tersebut untuk secara aktif dan positif membantu pertumbuhan ekonomi den stabilitas den kesejahteraan masyarakat.
Dengan tidak menutup mata bahwa ada perusahaan asuransi yang sengaja melakukan praktek-praktek curang dan nakal yang menimbulkan kerugian dalam masyarakat, pihak Departemen Keuangan haruslah konsekuen dan jujur dalam melakukan pengawasan den pembinaan, serta juga penjatuhan hukuman pada perusahaan-perusahaan asuransi tersebut.
Bab IX dari UU Asuransi tentang "Pembinaan dan Pengawasan" serta juga Bab X tetang "Kepailitan don Likuidasi" haruslah mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan pertanggungan dengan kepentingan, keamanan, dan kepastian hak-hak si tertanggung atas kesepakatan asuransi tersebut.
Wewenang Departemen Keuangan untuk memberi peringatan pada perusahaan asuransi yang nakal, sampai pada pencabutan ijin usaha haruslah suatu hal yang lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat secara umum dan pemegang polis secara khusus.
Langkah pembinaan
Sebenarnya, bila langkah-langkah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan tersebut dilaksanakan secara baik, hal tersebut akan memunculkan perusahaan-perusahaan asuransi yang credible, termasuk perusahaan reasuransi ataupun pihak-pihak yang terkait.
Bilapun masih ada konflik yang harus mengarah pada upaya menyatakan pailit perusahaan asuransi yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, paling tidak hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan konflik antara perusahaan asuransi atas tidak dibayarkannya piutang dari pihak pemohon pailit tersebut dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum Depertemen Keuangan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut ke Pengadilan Niaga.
