Dari Gaji DPR dan DPRD Hingga Aturan Pembayaran Royalti Lagu
Terbaru

Dari Gaji DPR dan DPRD Hingga Aturan Pembayaran Royalti Lagu

Dibahas pula ketentuan tarif PBB-P2 hingga prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari gaji DPR dan DPRD hingga aturan pembayaran royalti lagu, selengkapnya:

  1. Intip Gaji DPR dan DPRD serta Dasar Hukumnya

Pimpinan dan anggota DPR maupun DPRD berhak atas hak keuangan dan administratif atau dikenal dengan gaji yang terdiri atas gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain. Apa saja komponennya?

  1. Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya

Salah satu syarat WNI untuk dapat menjadi anggota DPR adalah diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Selain itu, ada sejumlah syarat lainnya yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan.

  1. Ketentuan Pembayaran Tarif PBB-P2

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan kepala daerah. PBB-P2 ini adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Lantas, berapa tarif PBB-P2? Lalu, siapa yang wajib membayar PBB-P2?

  1. Berapa Uang Pensiun yang Diterima DPR Seumur Hidup?

Anggota DPR yang telah selesai masa jabatannya atau yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya. Besar uang pensiun tersebut didasarkan pada lamanya masa jabatan yang besarannya minimal 6% dan sebanyak-banyaknya 75% dari gaji pokok. Lantas, bagaimana perhitungan gaji pokok anggota DPR?

  1. Suami Dipenjara, Bisakah Jadi Alasan Cerai?

Suami yang terbukti melakukan tindak pidana dapat menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai. Namun, dalam peraturan perundang-undangan, ada minimal hukuman penjara yang ditetapkan untuk suami agar dapat menjadi alasan istri melayangkan gugatan. Bagaimana aturannya?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info