- Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia
Proses pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan perubahannya.
Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Ulasan selengkapnya silakan simak artikel Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia.
- Haruskah Kontrak Kerja Dibubuhi Meterai?
Perusahaan tidak diwajibkan menyediakan meterai untuk perjanjian kerja karyawan baru. Meterai juga tidak diwajibkan dalam sebuah perjanjian kerja karena suatu perjanjian akan tetap sah walaupun tidak dibubuhi meterai.
Lantas apakah fungsi meteri sebenarnya? Yuk simak ulasan berikut ini.
- Bolehkah Suami Istri Mendirikan PT Sekaligus Menjabat Direksi dan Komisaris?
Perseroan dapat didirikan oleh suami dan istri hanya jika ada perjanjian kawin. Jika suami dan istri merupakan pendiri perseroan dan menjadi Direksi atau Komisaris pada perseroan mereka sendiri, hal ini dapat saja dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan berikut ini.
- Aturan Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi PNS
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Mekanisme pemberian dan penghitungannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
Berapa besaran uang lembur yang ditetapkan? Penjelasan lebih lanjut silakan simak ulasannya di sini.
- Bolehkah Anak Perangkat Desa Mencalonkan Diri Menjadi Perangkat Desa?
Tidak ada larangan bahwa anak dari perangkat desa mencalonkan diri menjadi perangkat desa, sepanjang memenuhi syarat dan diangkat sesuai mekanisme yang ada. Namun tetap memperhatikan risiko hukum, yaitu pengenaan sanksi administratif kepada perangkat desa jika terjadi pelanggaran larangan-larangan yang dilakukan oleh perangkat desa, khususnya terkait pencalonan dan pengangkatan perangkat desa.
Maka dari itu, harus dipastikan bahwa tes yang dilakukan harus benar-benar melalui mekanisme yang penuh transparansi tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penjelasan lebih lanjut silakan simak artikel ini.