Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di sini.
- Ketentuan Pengusahaan Air Tanah oleh Depot Air Minum
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum menerangkan bahwa air tanah dapat diusahakan menjadi sumber bagi usaha depot air minum dengan memperoleh izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota dengan batasan-batasan tertentu. Salah satunya, yaitu dengan tetap menyediakan cadangan air tanah bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.
- Pungli oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memang memungkinkan desa untuk menarik pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Namun demikian, pungutan yang dilakukan dalam proses administrasi perpindahan penduduk merupakan sesuatu yang dilarang undang-undang. Bahkan, terdapat sanksi pidana apabila pemerintah desa tetap melakukan hal tersebut.
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.
- Bolehkah Advokat Mewakili Klien dalam Memenuhi Panggilan Penyidik?
Advokat dapat mewakili kliennya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait dengan penyerahan dan/atau penerimaan dokumen, surat-menyurat, data-data dan/atau dokumen bukti yang terkait dengan pemrosesan laporan si pelapor. Namun apabila agenda pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan sebagai saksi, maka pelapor harus hadir sendiri atau didampingi oleh advokat sebagai kuasa hukumnya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.
- Ketentuan Mengenai Durasi Mata Kuliah
Pelaksanaan program pengembangan bahasa pada dasarnya tidak bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kurikulum perguruan tinggi. Bahkan 35 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjadikan pelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah wajib.
Namun demikian, terdapat ketentuan yang berpotensi di langgar oleh durasi program yang mencapai 2x150 menit sepekan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.
- Apakah Kuasa Direksi Berhak Menandatangani Permohonan PKPU?
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) telah menentukan bahwa direksi berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. UU 40/2007 juga membolehkan direksi memberikan kuasa kepada karyawannya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku dalam perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”). Permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon principal (in casu direksi) dan oleh advokatnya yang ditujukan kepada pengadilan di mana tempat debitur berkedudukan. Advokat sendiri telah berperan sebagai kuasa hukum sekaligus pendamping bagi perseroan tersebut. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada tautan berikut.
