Sejumlah akademisi dan pemerintah menilai implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (PRT), hingga penegakan hukum di ranah domestik yang bersifat privat.
Akademisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Syahrul Sajidin, menyoroti ketentuan dalam draf UU PPRT yang melibatkan ketua RT dan RW dalam penyelesaian perselisihan antara PRT dan pemberi kerja. Mekanisme itu mengedepankan pendekatan sosiologis dibanding penyelesaian formal hubungan industrial. Namun di sisi lain, pelibatan RT dan RW berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam implementasi.
“RT dan RW ini didahulukan kerukunannya. Kadang persoalan dianggap selesai, tetapi akar masalahnya belum tentu terselesaikan,” ujar Syahrul dalam dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej), Jumat (8/5/2026) pekan kemarin.
Baca juga:
- 3 Indikasi UU PPRT Belum Berikan Kepastian Hukum Bagi PRT
- Bersejarah! RUU PPRT Disetujui Jadi UU, Ketua Baleg: Kado Terindah di Hari Kartini
Ia menjelaskan, selama ini perselisihan hubungan kerja diselesaikan melalui jalur formal. Seperti mediator dan pengawas ketenagakerjaan hingga Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, draf UU PPRT justru melibatkan struktur RT dan RW dalam penyelesaian awal sengketa.
Menurutnya, tantangan terbesar terletak pada kapasitas RT dan RW dalam memahami hukum ketenagakerjaan serta menjaga objektivitas saat menangani konflik antar warga. Ia menilai ada potensi relasi kuasa yang dapat membuat kepentingan PRT terpinggirkan, terlebih karena kedekatan sosial pengurus lingkungan dengan pemberi kerja.
“Kadang ada rasa sungkan untuk melawan atau menghukum tetangga sendiri walaupun secara nyata pemberi kerja melakukan kesalahan,” katanya.
















