Kendati demikian politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengingatkan keahlian dan keterampilan jajaran bidang Datun harus ditingkatkan. Sebab pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan. Seperti Danantara yang mengelola aset negara ribuan triliun rupiah.
“Pasti ada masalah hukum di situ baik berhadapan dengan pihak lain dan ini ujung tombak penyelamatan di awal. Peran penting Datun sangat diperlukan ke depan,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR dari fraksi partai Nasdem, Rudianto Lallo, berpendapat posisi Jamdatun menjadi garda terdepan karena banyak lembaga negara seperti daerah, BUMD punya kepentingan. Tapi dia heran ada kasus di mana pemerintah daerah dan BUMD sudah mengantongi nasihat hukum dari datun Kejaksaan, tapi tetap diusut bidang pidana khusus Kejaksaan.
“Bisa kah ketika lembaga negara atau daerah ini sudah dikasih advise dari bidang Datun dan rekomendasi, kemudian tidak diutak-atik lagi bidang intelijen atau pidana khusus. Apakah perlu regulasi sehingga Datun setelah memberikan advise atau nasihat kepada BUMN/D tertentu tidak diganggu lagi,” paparnya.
Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari fraksi partai Golkar, Benny Utama, yang menyebut pemerintah daerah minta pendampingan dan biasanya meneken MoU dengan Kejaksaan. Pendampingan itu dalam rangka menjalankan proyek strategis di tingkat lokal.
Setelah proyek itu selesai berpotensi ada laporan atau pengaduan dari masyarakat sehingga diusut bidang intelijen atau pidana khusus kejaksaan atau kepolisian. Situasi itu melemahkan pendampingan yang sebelumnya sudah dilakukan Datun Kejaksaan. Dia usul ke depan dalam melakukan pendampingan di daerah harus dimulai dari awal.
Misalnya tahap perencanaan. Sebab potensi korupsi itu ada sejak perencanaan proyek strategis seperti mark up harga dan lainnya. Benny mengingatkan peran bidang Datun semakin rumit dan berat . Pasalnya kebijakan yang diterbitkan pemerintah seperti merampas aset pihak tertentu di sektor perkebunan dan pertanahan. Pihak yang dirampas asetnya itu besar kemungkinan akan melakukan langkah hukum dan harus diantisipasi Datun Kejaksaan.
“Bidang Datun Kejaksaan harus menyiapkan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan,” pungkas Benny.
