Keempat, perencanaan dan program realisasi perencanaan pembentukan peraturan perundangan kurang rasional. Dia menilai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang ada setiap tahun jauh api dari panggang. Sedemikian banyak jumlah dalam target Prolegnas, tapi jauh dari realisasinya. Kelima, UU12/2011 tidak ada amanat harmonisasi bagi semua peraturan perundangan, tapi hanya mengamanatkan kewajiban harmonisasi bagi RUU, RPP, RPerpres, Raperda Provinsi/kabupaten/kota.
“Padahal semua peraturan punya potensi diharmoni,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) itu.
Keenam, belum ada pedoman formal konsultasi publik (meaning full participation). Alhasil, muncul heteroginitas bentuk konsultasi. Ketujuh, berkas peraturan perundangan (rancangan, naskah akademik, analisa pendukung, risalah pembahasan) belum tersedia secara baik. Kedelapan, belum terlembanganya evalusi secara rutin terhadap peraturan perundangan oleh lembaga pembentuknya (legislatif review/eksekutif review).
Kesembilan, ketiadaan model baku (mekanisme dan metode) evaluasi peraturan perundangan yang didesain secara sistematis. Kesepuluh, amanat Pasal 99A UU 15/2019 yang mengatur pembentukan kementerian atau lembaga khusus di bidang pembentukan peraturan perundangan belum jelas.
Di tengah situasi 10 poin permasalahan tersebut, muncul usulan perubahan UU 12/2011. Diharapkan perubahan kedua UU 12/2011 dapat menjawab berbagai kekurangan. Seperti problematik dasar, prosedur, pembentukan, evaluasi dan partisipasi masyarakat. Tapi faktanya, kata Bayu, hanya bicara landasan hukum pengaturan metode omnibus law dalam penyusunan peraturan perundangan plus partisipasi bermakna.
“Pertanyaan kita, problem tadi (10 poin, red) kan real. Apakah latar belakang ini bisa menjawab, tidak. Karena ini fokus pada hal yang tidak prinsip. Benarkah putusan MK 91/2020 itu menghendaki revisi UU 12/2011 untuk mengakomodir omnibus?”
Sementara Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Retno Saraswati menilai perubahan UU 12/2011 untuk kedua kalinya menjadi hal wajar sepanjang untuk menutup berbagai kekurangan yang ada. Termasuk mengakomodir metode omnibus law. Menjadi masalah, kata Prof Retno, bila perubahan kedua UU 12/2011 hanya dikaitkan dengan putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 hasil pengujian UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Jangan saja semata-mata perubahan UU PPP ini untuk mengakomodir permasalahan di UU 11/2020. Tapi perubahan UU Cipta Kerja harus banyak pembenahan substansial materilnya. Jangan sampai perubahan UU PPP ini menjadi alat politik untuk ‘menghalalkan’ semuanya. Jadi harus diperhatikan asas-asasnya,” pintanya.