Sekilas, tak ada masalah dengan rencana aksi korporasi dua stasiun televisi nasional, SCTV dan Indosiar. Pertengahan Februari lalu, Komisaris PT Indosiar Karya Media Tbk sebagai pemilik Indosiar menyepakati rencana bergabung (merger) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan PT Surya Citra Media Tbk, pemilik SCTV.
Kamis, 3 Maret 2011, rencana bergabungnya PT Indosiar Karya Media Tbk (IKM) oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), diumumkan melalui media massa. Dalam pengumuman itu, EMTK menandatangani perjanjian jual bersyarat dengan PT Prima Visualindo, pemegang 551.708.684 saham IKM yang memiliki Indosiar setelah 1 Maret 2011. EMTK sendiri adalah pemilik 85,78 persen saham SCTV melalui PT Surya Citra Media Tbk (SCMA).
Sebelumnya, direksi SCMA menyurati Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberitahukan rencana ini. Dalam suratnya kepada BEI, Dirut SCMA Fofo Sariaatmadja mengatakan proses merger ini ditargetkan selesai paling lambat pada akhir Juni 2011.
“Dengan demikian kami dapat menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2010,” katanya sebagaimana diumumkan melalui keterbukaan informasi bursa, 28 Februari lalu.
Dari sisi bisnis, rencana ini tidak bermasalah. Meski belakangan berkembang isu merger berubah menjadi akuisisi, keduanya adalah aksi korporasi biasa dalam dunia bisnis.
Sebagian besar perusahaan melakukan merger atau akuisisi untuk memperluas usaha, memperkokoh keadaan pasar, atau memperoleh kedudukan keuangan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar.
Namun, aksi korporasi kedua stasiun televisi ini ternyata tidak berjalan mulus. Sejumlah pihak menolak rencana ini dengan berbagai alasan. Koalisi Independen Penyiaran, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen, LBH Pers, dan beberapa lembaga lain, menganggap penggabungan ini berpotensi memunculkan pemusatan kepemilikan frekuensi pada stasiun televisi.
Menurut Eko Maryadi, Koordinator Koalisi, pemusatan kepemilikan bertentangan dengan prinsip diveristy of ownership and content dalam UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Koalisi meminta lembaga yang berwenang menolak rencana aksi korporasi kedua perusahaan tersebut. “Kami meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal tidak memberikan izin atas rencana penggabungan tersebut,'' ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23/3).
Penolakan ini ternyata mendapat angin segar. Pasalnya, KPI juga menengarai proses tersebut bertentangan dengan UU Penyiaran. Sebab, dalam UU Penyiaran disebutkan bahwa stasiun televisi sebagai lembaga penyiaran tidak diizinkan melakukan merger atau akuisisi.
Komisioner KPI Mochammad Riyanto, mengatakan merger/akuisisi dilarang demi menjaga keragaman siaran dan kepemilikan industri penyiaran di Indonesia. “Dalam industri penyiaran, hal terpenting adalah menjaga diversity of owner (keragaman pemilik) dan diversity of content (keragaman isi),” ujarnya seolah menegaskan pernyataan Koalisi.
Hal inilah yang mungkin menghambat rencana SCTV dan Indosiar. Pada rencana aksi korporasi kedua stasiun televisi ini, ada kemungkinan salah satu stasiun yang hilang.
Dalam surat yang sama kepada BEI, Sariaatmadja mengatakan setelah penggabungan dua perusahaan stasiun televisi itu terwujud, SCMA akan menjadi surviving company atau perusahaan yang bertahan, sementara Indosiar akan menghilang.
Rencana tersebut dianggap bertentangan dengan asas keberagaman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Penyiaran. Menurut Riyanto, tidak diperkenankan ada pemusatan kepemilikan dalam industri penyiaran.
“Diversity of content dan ownership itu penting, agar tidak mengarah pada bentuk monopoli. Itu tugas kami menjaganya,” sergah dia.
Pendapat Riyanto senada dengan hasil kajian kantor konsultan hukum Ruhut Sitompul & Associates, Hinca Panjaitan (LQQ Media Law Offices), dan Priyatna Abdurrasyid. Sebagaimana diberitakan Majalah Tempo, kesimpulan ketiga advokat itu sama, “merger SCTV dan Indosiar melanggar UU Penyiaran”.
Bila aksi korporasi ini terjadi, SCMA akan memiliki dua izin penyelenggaraan televisi dalam satu provinsi. Hal ini jelas melanggar UU Penyiaran. Pasal 18 ayat (1) menyatakan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
Persoalan kepemilikan siaran ini sangat mungkin menyeret pula dua korporasi besar dalam industri penyiaran, MNC Group dan TransCorp. Sebagaimana diketahui, MNC Group menguasai tiga stasiun televisi nasional yang berpusat di Jakarta: RCTI, MNC TV (dahulu TPI), dan Global TV. Sementara, TransCorp memiliki dua stasiun televisi nasional, TransTV dan Trans7.
Belakangan, Hinca Panjaitan mengugat Menteri Komunikasi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Bapepam-LK atas kondisi ini. Hinca menilai Menkominfo dan dua tergugat lainnya melakukan perbuatan melawan hukum karena melalukan pembiaran atas pengendalian, penguasaan ekonomi, informasi dan politik dalam industri penyiaran.
Alasannya sama, industri penyiaran mempergunakan spektrum frekuensi radio sebagai ranah publik sehingga kepemilikan oleh MNC Group dan TransCorp dianggap sebagai kepemilikan oleh satu orang dan atau oleh satu badan hukum.
”Gugatan Citizen Lawsuit ini didaftarkan di PN Jakarta Pusat dengan register perkara No. 102/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst, Jumat 11 Maret2011,” tulis Hinca dalam siaran persnya.
Menariknya, MNC Group justru mendukung rencana aksi korporasi SCTV dan Indosiar ini. Sebagaimana diberitakan banyak media, Hary Tanoesoedibjo, Chief Executive Officer (CEO) MNC Group, menilai rencana ini baik karena akan membuat kondisi pertelevisian semakin tersegmentasi.
Menurut Hary, persaingan industri media televisi yang terlalu ketat akan memicu biaya tinggi bagi pengelola stasiun televisi. “Bayangkan, persaingan tinggi akan memicu rate card (tarif iklan) yang tinggi antar stasiun televisi, sehingga biaya yang dikeluarkan akan tinggi pula,” ujarnya akhir Maret lalu.
Hary melanjutkan, penggabungan dua stasiun televisi swasta tersebut akan membuat persaingan semakin efisien. “Secara kompetitif, hal ini akan lebih bagus dari sisi pemain. Akan lebih efisien juga,” jelasnya
Meski demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah mewanti-wanti potensi monopoli dalam kondisi ini. Menurutnya, KPPU punya hasil kajian mengenai kepemilikan lembaga penyiaran, khususnya pertelevisian.
“Dari kajian itu, kita mengkaji mengenai struktur pasar yang berkaitan dengan potential market power (penguasaan dominan). KPPU juga punya data mengenai kepemilikan berdasarkan kelompok kepemilikan,” ungkapnya.
Namun, Nawir menjelaskan lembaganya masih berkoordinasi dengan KPI dan lembaga lain untuk melihat secara keseluruhan kondisi industri penyiaran di Indonesia.
Menjaga Frekuensi
Selain pemusatan kepemilikan, masalah lain yang menghadang rencana penggabungan SCTV dan Indosiar adalah soal frekuensi siaran. Riyanto menegaskan, frekuensi siaran dimiliki oleh negara. Stasiun televisi hanya meminjam frekuensi itu kepada negara. Setidaknya, ada dua undang-undang yang menyatakan hal ini.
Dalam UU Penyiaran, ditegaskan bahwa spektrum frekuensi radio (siaran) merupakan ranah publik yang dikategorikan sebagai sumber daya alam terbatas.
Izin serta perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan kepada penyelenggara televisi setelah memperoleh izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.
Prinsip kepemilikan negara telah pula dijelaskan dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 33 ayat (1) Beleid yang ditandatangani Presiden BJ Habibie ini menyebut bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.
Kekhawatiran yang muncul, stasiun televisi hasil merger/akuisisi SCTV dan Indosiar akan siaran di dua frekuensi berbeda, milik SCTV dan milik Indosiar. Padahal, sebagaimana dinyatakan undang-undang, frekuensi siaran dikategorikan sebagai sumber daya alam yang sifatnya terbatas.
Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot Dewa Broto, frekuensi radio harus dikembalikan jika terjadi penggabungan siaran. Merger/akuisisi bisa saja dilanjutkan, namun izin frekuensi salah satu stasiun harus dikembalikan ke pemerintah. “Frekuensi siaran tidak boleh dipindahtangankan begitu saja. Kembalikan ke Kemenkominfo,” pungkasnya.
