Di mata seorang profesor politik dari Universitas Oslo, Norwegia, Indonesia merupakan negara demokratis baru yang patut diperhitungkan karne menjadi ketiga terbesar di dunia. Olle Tornquist, yang menulis buku Penghancuran PKI, mengingatkan agar kelahiran rezim reformasi harus membawa banyak pelajaran bagi bangsa ini. Menurutnya, reformasi sangat penting bukan hanya sebagai tonggak penegakan demokrasi dan hak asasi manusia, melainkan juga bagi kehidupan masyarakat secara langsung.
“Apa masalah dan pilihan yang ada? Pertama, pelajaran yang bisa diambil dengan berkaca pada sejarah. Dari sejarah kita bisa melihat satu teori telah batal. Ternyata, tidak terbukti bahwa modernisasi sosial dan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah akan melahirkan demokrasi,” ujar Olle dalam diskusi refleksi gerakan demokrasi Indonesia, di Jakarta, Kamis (23/1).
Lebih lanjut, dalam diskusi bertajuk Perkembangan Politik Terkini dan Gerakan Sosial dalam rangka Welfare Policy di Indonesia itu, Olle merefleksikan demokrasi di era Suharto. Ia melihat, modernisasi yang cepat dan kelas menengah yang meluas justru tidak berkontribusi sama sekali dalam memfasilitasi demokrasi. Menurutnya, justru yang terjadi di berbagai belahan dunia saat itu adalah hal yang sebaliknya.
“Walaupun tidak benar-benar modern, tidak juga berorientasi pada kelas menengah, dan tidak sepenuhnya demokratis liberal, negara-negara di dunia saat itu justru melawan rezim diktatorian,” tuturnya.
Ia menjelaskan, di era 1980-an, sangat sedikit perubahan yang terjadi meskipun negara-negara Barat mengurangi dukungannya terhadap rezim otoriter di Amerika Latin. Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, menurut Olle juga berdampak pada menguatnya iklim hak asasi manusia dan demokrasi di dunia. Di tengah situasi demikian, sekali lagi Olle melihat Indonesia sebagai sebuah pengecualian.
“Indonesia menjadi pengecualian utama sampai terjadi krisis ekonomi dan politik di Asia. Indonesia yakin bahwa kapitalisme yang dinamis dan stabil sedang dipupuk dari atas ke bawah. Oleh karena itu, para elit, reformis, dan pejuang demokrasi sekalipun berpikir akan melakukan negosiasi saat Suharto meninggal atau mengundurkan diri,” jelasnya.
Olle menjabarkan, pelajaran lain yang dapat direfleksikan dari gerakan demokrasi di Indonesia adalah gerakan kelas menengah melawan korupsi. Ia mencatat, perlawanan rakyat saat itu belum terorganisasi. Selain itu, respon yang diberikan dari rezim berkuasa justru melemahkan negosiasi. Hanya dalam waktu satu setengah tahun kemudian, terjadi kerusuhan dan penindasan.
“Akibatnya, lembaga-lembaga keuangan internasional maupun investor asing kehilangan kepercayaan mereka terhadap kombinasi yang menguntungkan dari akumulasi modal tingkat tinggi yang primitif,” tambah Olle.
Pelajaran terkahir dari gerakan demokrasi di negeri ini, menurut Olle adalah soal strategi elitis. Ia terkesan dengan hak-hak sipil dan politik yang penting telah bisa diperjuangkan di Indonesia. Bahkan, ia melihat pemilihan umum yang telah terlaksana di tanah air termasuk bebas dan adil secara teknis. Meskipun demikian, ia menambahkan, hal itu memang umum terjadi di banyak negeri demokrasi baru.
“Memang demokrasi bagi orang biasa masih belum bisa membuat mereka menggunakan cara-cara politik untuk melawan kesulitan ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, masalah korupsi juga masih merajalela sebagai konsekuensi sistem desentralisasi dan menguatnya partai politik maupun lembaga legislatif,” tandasnya.
Sebagai salah seorang penyelenggara, Dadang Juliantara mengatakan bahwa diskusi tersebut menjadi langkah untuk memulihkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kemandirian dan mengembalikan jati diri bangsa melalui gerakan pembangunan karakter.
“Bangsa ini tidak lagi punya waktu untuk bersikap biar lambat asal selamat, melainkan diburu waktu untuk segera mewujudkan secara nyata cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi,” tambahnya.
“Apa masalah dan pilihan yang ada? Pertama, pelajaran yang bisa diambil dengan berkaca pada sejarah. Dari sejarah kita bisa melihat satu teori telah batal. Ternyata, tidak terbukti bahwa modernisasi sosial dan ekonomi dan pertumbuhan kelas menengah akan melahirkan demokrasi,” ujar Olle dalam diskusi refleksi gerakan demokrasi Indonesia, di Jakarta, Kamis (23/1).
Lebih lanjut, dalam diskusi bertajuk Perkembangan Politik Terkini dan Gerakan Sosial dalam rangka Welfare Policy di Indonesia itu, Olle merefleksikan demokrasi di era Suharto. Ia melihat, modernisasi yang cepat dan kelas menengah yang meluas justru tidak berkontribusi sama sekali dalam memfasilitasi demokrasi. Menurutnya, justru yang terjadi di berbagai belahan dunia saat itu adalah hal yang sebaliknya.
“Walaupun tidak benar-benar modern, tidak juga berorientasi pada kelas menengah, dan tidak sepenuhnya demokratis liberal, negara-negara di dunia saat itu justru melawan rezim diktatorian,” tuturnya.
Ia menjelaskan, di era 1980-an, sangat sedikit perubahan yang terjadi meskipun negara-negara Barat mengurangi dukungannya terhadap rezim otoriter di Amerika Latin. Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, menurut Olle juga berdampak pada menguatnya iklim hak asasi manusia dan demokrasi di dunia. Di tengah situasi demikian, sekali lagi Olle melihat Indonesia sebagai sebuah pengecualian.
“Indonesia menjadi pengecualian utama sampai terjadi krisis ekonomi dan politik di Asia. Indonesia yakin bahwa kapitalisme yang dinamis dan stabil sedang dipupuk dari atas ke bawah. Oleh karena itu, para elit, reformis, dan pejuang demokrasi sekalipun berpikir akan melakukan negosiasi saat Suharto meninggal atau mengundurkan diri,” jelasnya.
Olle menjabarkan, pelajaran lain yang dapat direfleksikan dari gerakan demokrasi di Indonesia adalah gerakan kelas menengah melawan korupsi. Ia mencatat, perlawanan rakyat saat itu belum terorganisasi. Selain itu, respon yang diberikan dari rezim berkuasa justru melemahkan negosiasi. Hanya dalam waktu satu setengah tahun kemudian, terjadi kerusuhan dan penindasan.
“Akibatnya, lembaga-lembaga keuangan internasional maupun investor asing kehilangan kepercayaan mereka terhadap kombinasi yang menguntungkan dari akumulasi modal tingkat tinggi yang primitif,” tambah Olle.
Pelajaran terkahir dari gerakan demokrasi di negeri ini, menurut Olle adalah soal strategi elitis. Ia terkesan dengan hak-hak sipil dan politik yang penting telah bisa diperjuangkan di Indonesia. Bahkan, ia melihat pemilihan umum yang telah terlaksana di tanah air termasuk bebas dan adil secara teknis. Meskipun demikian, ia menambahkan, hal itu memang umum terjadi di banyak negeri demokrasi baru.
“Memang demokrasi bagi orang biasa masih belum bisa membuat mereka menggunakan cara-cara politik untuk melawan kesulitan ekonomi dan sosial mereka. Selain itu, masalah korupsi juga masih merajalela sebagai konsekuensi sistem desentralisasi dan menguatnya partai politik maupun lembaga legislatif,” tandasnya.
Sebagai salah seorang penyelenggara, Dadang Juliantara mengatakan bahwa diskusi tersebut menjadi langkah untuk memulihkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kemandirian dan mengembalikan jati diri bangsa melalui gerakan pembangunan karakter.
“Bangsa ini tidak lagi punya waktu untuk bersikap biar lambat asal selamat, melainkan diburu waktu untuk segera mewujudkan secara nyata cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam konstitusi,” tambahnya.