Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) punya dua hajatan besar di bulan April ini. Pertama adalah pengangkatan advokat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada 22 April lalu dan yang kedua adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Peradi. “Untuk pertama kalinya Peradi akan menyelenggarakan Munas pada 30 April sampai 1 Mei mendatang,” kata Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, Senin (19/4).
Dalam Munas yang akan diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat itu, lanjut Otto, Peradi akan mengusung tema mempertahankan eksistensi Peradi sebagai wadah tunggal advokat Indonesia. “Sesuai Putusan MK (tahun 2006) yang secara tegas menyatakan bahwa Peradi adalah wadah tunggal dan juga mengakui Peradi sebagai organ negara yang independen dan melaksanakan fungsi negara.”
Meski Munas ditujukan sebagai forum tertinggi bagi sekira 20 ribu advokat anggota Peradi, Otto menyatakan tak semuanya bisa hadir dan menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Peserta Munas adalah advokat yang merupakan utusan dari masing-masing cabang. Sekedar informasi, hingga saat ini Peradi sudah memiliki sekitar 40 cabang. Di tiap cabang, untuk 30 advokat diwakili oleh satu utusan. Namun demikian, masing-masing cabang hanya akan diberikan jatah maksimal 25 utusan. “Ditambah tiga orang peninjau dari masing-masing cabang,” imbuh Otto.
Ketua Panitia Munas Peradi, Julius Rizaldi menambahkan, pemilihan utusan itu diselenggarakan di masing-masing cabang lewat mekanisme Rapat Anggota Cabang. “Pelaksanaan Rapat Anggota Cabang itu dilakukan dengan mengacu pada Pasal 32 Anggaran Dasar,” kata Julius.
Setelah terpilih, maka utusan itu yang akan menggunakan hak pilihnya di Munas. “Ini adalah sistem demokrasi bertingkat,” tegas Otto Hasibuan.
Lantaran pentingnya Rapat Anggota Cabang, Otto mewanti-wanti agar seluruh cabang melaksanakannya. Jika tidak, lanjut Otto, pengurus cabang telah melanggar Anggaran Dasar. Dengan demikian, cabang itu berpotensi akan kehilangan hak-haknya nanti. “Jadi kalau ada yang tidak rapat, rugi sendiri cabang itu. Itu menurut saya lho ya. Tapi nanti tergantung Munas.”
Belum Optimal
Alih-alih mengoptimalkan sebagai ajang pesta demokrasi langsung bagi advokat, pelaksanaan Rapat Anggota Cabang (RAC) RAC malah belum bisa mengakomodir partisipasi seluruh advokat anggota cabang.
Di Denpasar dan Yogyakarta misalnya. Pelaksanaan RAC di dua daerah itu tak bisa dihadiri oleh seluruh advokat di cabang itu. Di Yogyakarta, RAC hanya diikuti sekitar 60 persen dari total jumlah advokat disana. “Total jumlah advokat Peradi di Yogyakarta adalah 180 orang,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Peradi Yogyakarta, Nur Ismanto kepada hukumonline lewat telepon.
Pelaksanaan RAC di Denpasar, Bali berbeda lagi. Dilaksanakan pada 7 April lalu, awalnya pelaksanaan RAC sempat ditunda. Penyebabnya adalah jumlah peserta yang hadir tak sesuai kuorum persidangan. “Padahal kami sudah mengundang semua anggota Peradi cabang Denpasar,” kata Ketua DPC Peradi Denpasar, Robert Khuana kepada hukumonline.
Setelah menunggu dalam waktu sekian jam, lanjut Robert, maka ketentuan kuorum itu tak berlaku lagi. “Hal itu sudah sesuai dengan anggaran dasar.” Alhasil, pelaksanaan RAC di Denpasar bisa dilanjutkan pada hari yang sama.
Lewat mekanisme RAC, akhirnya DPC Denpasar dan DPC Yogyakarta menyepakati utusan yang akan berangkat ke Munas di Pontianak. “Dari Denpasar ada 26 orang yang akan berangkat. 15 orang utusan, tiga orang peninjau dan delapan orang partisipan. Khusus yang partisipan, kami menunggu keputusan dari Panitia. Apakah dibolehkan atau tidak mengikuti Munas,” beber Robert. Sementara jumlah delegasi dari Yogyakarta adalah sembilan orang yang terdiri dari enam utusan dan tiga orang peninjau.
Secara umum, proses pemilihan utusan di dua DPC itu hampir serupa. Yang pasti, tidak ada proses pemungutan suara untuk memilih para utusan. Pertama karena belum jelas bagaimana mekanisme pemungutannya. Kedua, karena mepetnya waktu RAC dengan penyelenggaraan Munas.
Alhasil, RAC di Denpasar dan Yogyakarta memberikan kesempatan kepada advokat untuk mendaftarkan diri sebagai utusan. Nantinya para utusan ini harus mengeluarkan kocek pribadi untuk berangkat ke Pontianak. “Karena panitia dan DPC tak menanggung biaya transportasi dan akomodasi,” tutup Robert.
