Pemilu sudah usai. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2024—2029 sudah berlangsung hari ini 1 Oktober 2024. Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Mereka yang berkeberatan dengan hasil perhitungan sudah menempuh segala upaya hukum yang tersedia. Mahkamah Konstitusi sudah memutus tidak ada kecurangan dan hasil perhitungan pemilu sudah sah dan mengikat sebagai hukum. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi masih memunculkan dua pertanyaan: Bagaimana sebenarnya kaitan antara hukum (keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang harus dijalankan berdasarkan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan) dengan etik-moral atau kesusilaan? Bagaimana hukum seyogyanya mengendalikan hasrat untuk berkuasa?

Dua persoalan filsafat hukum di atas akan ditelaah dengan menggunakan perbandingan antara pemilu dengan judi. Keduanya dapat digambarkan sebagai proses-permainan (untung-untungan) dengan aturan main ketat di tataran etik. Dalam kedua bentuk permainan (untung-untungan), kejelasan rule of the game dan penjagaan fair play sangat penting. Titik tolak ini berkaitan dengan pemahaman perihal rule of law bukan rule of man dan due process.
Baca juga:
- Website Peta Kecurangan Pilkada 2024 Diluncurkan
- Pidato Kenegaraan, Ketua DPR Sindir Praktik Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi
Independensi Pengelola
Harapan umum dari para penjudi, bahkan juga pemilih dalam pemilu, adalah penyelenggara hanya berkepentingan mengatur agar para pemain memang pantas ada di permainan, serta mengikuti aturan main. Bandar atau pemerintah berkepentingan, dalam rangka adanya fair play, menetapkan siapa yang berhak bermain. Harapan umum adalah bandar atau penyelenggara pemilu hanya mengarahkan/mengatur, tapi menahan diri dari ikut bermain.
Masyarakat sudah pasti mengharapkan penyelenggara tidak berpihak (independen) dan tidak akan menggunakan (menyalahgunakan?) sumberdaya yang dikuasainya untuk mendukung atau mengisyaratkan dukungan (dibaca sebagai pesan terbuka atau perintah) kepada salah satu pemain. Sikap etis–ketidakberpihakan yang ditunjukkan sebelum dan selama permainan berlangsung–seperti ini akan dituntut dari penyelenggara judi maupun pemilu. Tuntutan etis wajar yang muncul justru karena mereka memiliki kuasa untuk mengatur dan dengan itu menentukan siapa pemenang dan siapa yang harus kalah.
Bila dari awal ada indikasi keberpihakan, penetapan aturan main-pun akan dicurigai tidak lagi menjamin fair competition maupun fair play. Tudingan yang sama akan dihadapi pemerintah yang sejak awal memutuskan mendukung kontestan tertentu dan/atau yang dengan satu dan lain cara memastikan siapa-siapa saja yang boleh berkontestasi dengan aturan yang berubah-ubah. Dari sudut pandang etis-moral seperti ini, tidak lagi perlu bukti keras tentang adanya kecurangan nyata. Dari sejak awal, apa yang dijamin adalah penyelenggara adalah permainan yang justru curang atau dirancang sedemikian rupa untuk menjamin kemenangan salah satu pemain.
Membuktikan Kecurangan
Pelanggaran kewajiban (etik) bandar untuk menjamin fair play, tidak dapat dikualifikasikan sebagai persoalan hukum. Penyelenggara-pengelola judi termasuk bandar dan para pemain dengan sendirinya seolah-olah berada di luar jangkauan hukum. Mereka semua adalah pelaku kriminal sehingga keseluruhan pengelolaan judi, bahkan juga utang-piutang yang muncul darinya tidak dapat dinilai dari sudut pandang norma-norma hukum, termasuk kepantasan-kemasukakalan hukum.

















