Depenalisasi dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika
OPINI

Depenalisasi dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika

Sudah saatnya pemberantasan narkotika berfokus untuk memerangi bandar dan pengedar, aparat penegak hukum juga dapat mengoptimalkan sumber daya untuk tujuan tersebut yang relatif akan lebih efektif dan efisien dalam memerangi narkotika.

•Bacaan 5 Menit
GW
Penulis Opini

Akhir bulan Oktober 2024, oknum pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan ditangkap polisi, diduga terlibat kasus narkotika. Menyusul kemudian November 2024, oknum pejabat Kejaksaan Negeri Blora juga ditangkap. Perkara narkotika sudah menjangkau berbagai kalangan, bukan hanya masyarakat secara umum, tetapi hingga ke pejabat pemerintah bahkan aparat penegak hukum. 

Galuh Wahyu Kumalasari. Foto: Istimewa
Galuh Wahyu Kumalasari. Foto: Istimewa

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, narkotika menjadi perkara yang paling banyak ditangani dengan jumlah 36.539 perkara putus. Hal ini menimbulkan permasalahan overcrowding lapas sebagai dampak langsung dari banyaknya perkara narkotika yang diputus dengan pidana penjara. Dari sisi ekonomi, selain lapas menjadi semakin tidak nyaman bagi narapidana, cost yang dikeluarkan juga tidak sedikit jika dibandingkan dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan si pengguna narkotika. Menurut Richard Posner, sebagaimana dikutip oleh I Wayan Sudira, dalam Jurnal Hukum Kertha Widya Vol.12 No.1 Agustus 2024, hukum yang ideal adalah hukum yang memaksimalkan efisiensi ekonomi dan keadilan. Teorinya menawarkan panduan untuk merancang hukum yang mencapai keseimbangan antara kedua tujuan ini.

Baca Juga:
Dekonstruksi Hukum Kasus Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Indonesia

Hak Imunitas terhadap Aktivis Lingkungan di Indonesia

Pengguna narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai penyalahguna narkotika. Meskipun penggunaan narkotika dilakukan secara sadar, namun sebetulnya yang paling dirugikan atau korban dari perbuatan tersebut adalah si pengguna narkotika itu sendiri baik fisik maupun psikis. Penggunaan narkotika dapat menimbulkan berbagai efek buruk kesehatan.

Penanganan terhadap pengguna narkotika murni yang tidak terlibat dalam peredaran narkotika perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Kembali menilik pada Pasal 127 UU Narotika, penyalahguna narkotika diancam dengan dengan pidana penjara atau dengan rehabilitasi apabila dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Perintah menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan Penetapan Pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih dalam proses penyidikan dan penuntutan. 

Putusan ataupun penetapan hakim tersebut diberikan dengan tetap memperhatikan dan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 diantaranya dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah dan tidak terdapat bukti keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika.

Jumlah perkara narkotika dengan pidana penjara yang dijatuhkan, khususnya pada pengguna, menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Menurut Titik Suharti dalam Jurnal Perspektif Volume VII No.1 Tahun 2002, Edisi Januari, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, penjatuhan pidana penjara dianggap tidak memberikan solusi dan memperparah keadaan pengguna narkotika setelah menjalani masa pemidanaan. Narapidana dapat menginternalisasi norma dan nilai kriminal selama masa penahanan. 

narkotikapenggunauu narkotika
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info