Penggunaan Diskresi oleh Penyidik Narkotika Perlu Mempertimbangkan Moral
Utama

Penggunaan Diskresi oleh Penyidik Narkotika Perlu Mempertimbangkan Moral

Pemahaman penyidik terhadap rumusan penyalah guna narkotika masih perlu diluruskan. Ketentuan diskresi dalam KUHAP dan UU Kepolisian belum memadai.

Muhammad Yasin
Bacaan 4 Menit
 Sulistriandriatmoko berfoto bersama di panggung usai berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim promotor dan kopromotor dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat (21/6/2024). Foto: MYS
Sulistriandriatmoko berfoto bersama di panggung usai berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim promotor dan kopromotor dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jumat (21/6/2024). Foto: MYS

Ketua Komisi Kepolisian Nasional yang juga mantan Ketua Badan Narkotika Nasional, Benny Joshua Mamoto, memuji kajian yang dilakukan Sulistiandriatmoko dapat berkontribusi besar pada kepolisian dalam penanganan kasus narkotika. Juga dapat berkontribusi besar pada kebijakan pemasyarakatan di masa mendatang, mengingat jumlah penghuni penjara dan lembaga pemasyarakatan yang berlebih.

Sulistriandriatmoko berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim promotor dan kopromotor dalam sidang terbuka di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jum’at (21/06/2024). Sulit, demikian ia lazim dipanggil, melakukan kajian mengenai penggunaan diskresi oleh penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

Dengan melakukan survei dan wawancara, Sulis menemukan fakta bahwa penggunaan diskresi oleh penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika masih kurang tepat karena belum sesuai dengan tolok ukur dan batasan diskresi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian).

Baca juga:

Kajian Sulis juga memperlihatkan bahwa penyidik kasus narkotika sangat berorientasi pada pandangan positivisme. Padahal seharusnya, menurut pria yang pernah menjadi Juru Bicara Badan Narkotika Nasional itu, para penyidik kasus penyalah guna narkotika lebih mengutamakan pertimbangan moral. Dengan pertimbangan ini, penyidik seharusnya mempertimbangkan kesehatan fisik dan psikis penyalah guna. Itu pula sebabnya, para penyalah guna diarahkan untuk direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

“Seharusnya penyidik lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum semata,” paparnya dalam sidang terbuka yang dipimpin Dekan Fakultas Hukum UI, Parulian P. Aritonang.

Diskresi pada dasarnya adalah kebebasan bertindak, dan bersifat dinamis. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Tags:

Berita Terkait