Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Syamsudin Manan Sinaga menegaskan bahwa pembangunan AFIS harus jalan terus meski bertahap. Setiap tahun ada penambahan memori akan kuat menyimpan data sidik jari penduduk. Sang Dirjen memastikan dana untuk pengembangan AFIS sudah dianggarkan. Kalau tidak ada (dananya –red), pekerjaan tidak bisa jalan, kata mantan hakim PN Jakarta Pusat itu.
Berdalih tidak tahu pasti, Syamsudin enggan mengungkap angka yang dianggarkan untuk Automatic Fingerprint Identification System (AFIS). Tetapi seorang sumber hukumonline memberi gambaran bahwa pada 2007 ini dana yang disediakan mencapai Rp18,5 miliar. Satu hal yang ditegaskan Syamsudin terkait dana itu: jangan ada mark-up. Untuk keperluan itu, Ditjen AHU sudah berkonsultasi dengan BPK dan Lembaga Elektronik Nasional di Bandung.
Titah Syamsudin tampaknya berkaca pada pengalaman yang terjadi selama ini. Proyek AFIS telah mengantarkan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus dan beberapa pengelola proyek AFIS ke kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor. Hingga saat ini, perkaranya masih disidangkan. Lantaran dugaan korupsi itu, mesin pengolah data sidik jari mandeg. Sekarang, pendataan terpaksa dilakukan secara manual.
Nah, agar tak lagi bisa dimainkan seenaknya, sekaligus memberi landasan yuridis yang kuat, proyek pendataan sidik jari akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Tentu ada landasan hukum lain seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Tetapi, yang disusun Dephukham sekarang lebih pada daktiloskopinya.
Cuma, harapan Nazaruddin Bunas dan jajarannya agar RUU bisa kelar secepat mungkin tampaknya sulit terealisir. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dephukham Suhariyono menegaskan RUU Daktiloskopi tidak termasuk prioritas legislasi. Meskipun demikian, Dephukham akan terus melakukan pembahasan karena data sidik jari disadari betul cukup penting. RUU-nya akan dibahas lagi, kata Suhariyono.
