Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang
Terbaru

Deputi BSSN: Penyebab Kebocoran Data Pribadi Biasanya Kepatuhan Hukum yang Kurang

Untuk itu, literasi digital perlu gencar dilakukan perusahaan dan stakeholder. Tidak hanya dilaksanakan pada level manager ke atas, tetapi juga seluruh elemen perusahaan harus diberikan pemahaman.

Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit

Untuk itu, BSSN telah membangun strategi dan kebijakan keamanan siber dalam rangka membantu para stakeholder dalam melindungi data pribadi masyarakat. Seperti, kebijakan yang telah diterbitkan termasuk Perpes No. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber yang memelihara kesiapan dan ketahanan siber nasional sekaligus membangun kekuatan nasional keamanan siber yang komprehensif. 

Selanjutnya, Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital dalam rangka membangun dan mengkonsolidasi semua infrastruktur informasi vital. Meski secara tata aturan sudah mumpuni, dalam rangka meningkatkan ketahanan siber maka diperlukan 3 aspek untuk dipenuhi berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli di bidang keamanan siber dan terus menggalakkan literasi digital; Kebijakan/Tata Kelola yang baik; dan Teknologi yang mumpuni.

“UU PDP ini insya Allah akan berlaku Oktober tahun ini. Mulai nanti semua penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus memperlakukan data customer itu sebagai amanah yang dititipkan. Karena (kalau sampai terjadi kegagalan perlindungan data pribadi) maka ada pasal-pasal yang bisa menjerat pengusaha. Apalagi kalau pidana bisa (menyasar) ke perusahaan, manajemen, atau orang yang lalai. BSSN berharap kerja sama terus terjalin dan kami kami punya tugas melindungi infrastruktur PSE.”

Dalam hal ini, BSSN telah meluncurkan “Sandi Data” sebagai suatu layanan cryptography as a service sebagai solusi dari keamanan data melalui penerapan fungsi yang aman dan terpercaya. BSSN merancang Sandi Data guna memberi proteksi kerahasiaan data yang ada di dalam aplikasi atau sistem elektronik sebagai perlindungan atas data breach. Hal ini menjadi wujud komitmen BSSN dalam mengawal keamanan siber bagi PSE di Indonesia.

Hukumonline.com

General Counsel VP Legal & Compliance Telkomsigma Reza Topobroto.  

“Data pribadi ini menjadi hal yang baru, the new oil dalam dunia industri. Ini konteks makin genting sekarang, sebab dalam data itu sendiri kita sadar akan risikonya paling berat adalah mengalami cyber attack (serangan siber). Jadi ketangguhan pemahaman terhadap cyber security sekarang sangat krusial. Termasuk bagi kita dari komunitas in-house lawyer (harus mempunyai pemahaman yang baik dalam lingkup ini),” kata General Counsel VP Legal & Compliance Telkomsigma sekaligus anggota dari Indonesian Corporate Counsels Association (ICCA) Reza Topobroto dalam sambutannya di acara yang sama.  

Tags:

Berita Terkait