Desain Lapas Humanis Karya Mahasiswa ITB Hingga Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru
Terbaru

Desain Lapas Humanis Karya Mahasiswa ITB Hingga Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru

Keuntungan berafiliasi dengan law firm asing, pemerintah disarankan membentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, pemerintah apresiasi penolakan pengujian UU HHP turut dibahas Hukumonline.

Oleh:
Agus Sahbani
Bacaan 2 Menit
Suasana sidang paripurna pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU, Kamis (7/7/2022). Foto: RES
Suasana sidang paripurna pengesahan RUU Pemasyarakatan menjadi UU, Kamis (7/7/2022). Foto: RES

Redaksi Hukumonline menayangkan sejumlah artikel terkait isu hukum setiap harinya. Beragam isu hukum disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Untuk Kamis (7/7/2022), Redaksi Hukumonline memilih 5 artikel pilihan yang layak untuk dibaca, mulai desain Lapas karya mahasiswa ITB hingga RUU Pemasyarakatan disahkan menjadi UU. Yuk, kita simak ringkasannya!

  1. Meninjau Ulang Lapas, Begini Desain Penjara Humanis Mahasiswa ITB

George Michael, mahasiswa Sarjana Arsitektur Institut Teknologi Bandung, merancang ulang desain lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan arsitektur humanis. Mulai dari ruang penjara hingga fasilitas pemasyarakatan menjadi sorotan. Desain ini dibuat George sebagai tugas akhir kelulusannya. “Nggak ada pemicu khusus selain slogan ‘Memanusiakan Manusia’ yang sering terdengar dari kegiatan kepanitiaan di kampus,” kata George kepada Hukumonline, Kamis (7/7/2022). Simak selengkapnya dalam artikel ini!    

  1. Keuntungan Berafiliasi dengan Law Firm Asing

Terjalin atau tidaknya afiliasi antara kantor hukum Indonesia dengan firma hukum asing tentu tidak terlepas dari kehendak pendiri dan jajaran Partners dari kantor yang bersangkutan. Jadi, apa urgensi dan keuntungan/manfaat yang diperoleh firma hukum Indonesia ketika memutuskan berafiliasi dengan law firm asing berskala internasional? Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Pemerintah Disarankan Membentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan

Peran petugas pengawas ketenagakerjaan sangat penting dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, menyebut pengawas ketenagakerjaan sebagai garda terdepan penegakan hukum ketenagakerjaan harus mampu mengubah diri ke arah cara-cara yang lebih terukur, profesional, dan terpercaya. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Pemerintah Apresiasi Putusan MK Terkait Uji Materiil UU HPP

Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima serta menolak permohonan uji materiil terhadap UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (7/7), Majelis Konstitusi menilai bahwa pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal-pasal a quo dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Atas putusan MK ini, pemerintah memberi apresiasi. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

  1. Ini 11 Poin Penting Substansi UU Pemasyarakatan Terbaru

Sempat terganjal akibat aksi penolakan pada Desember 2019 silam, akhirnya Revisi Undang-Undang (RUU) No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan akhirnya disahkan menjadi UU. RUU Pemasyarakatan merupakan RUU carry over berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah. Keputusan memboyong dalam paripurna setelah sehari sebelumnya pemerintah dan DPR menyepakati RUU ini di tingkat pertama. Simak selengkapnya dalam artikel ini!

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberi informasi tambahan bagi Anda. Simak selengkapnya beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait