Kursi Ketua DPR Setya Novanto terus ‘digoyang’ oleh sebagian pihak dengan berbagai penyebab. Setelah kasus pertemuan dengan Capres Amerika Serikat Donald Trump, kini pria disapa Setnov itu ‘diserang’ dengan kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Wacana non aktif terhadap Setnov dari jabatan nomor satu di parlemen mulai menguat.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, semua pihak mesti menghormati tata cara yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia menilai dalam menangani laporan aduan masyarakat, MKD tetap mengendepankan asas praduga tak bersalah, meski pada akhirnya semua sama di hadapan hukum. Ia menilai wacana tersebut tak perlu digubris sepanjang masih terdapat proses di MKD.
“Biarlah MKD bekerja dulu sesuai dengan UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sesuai dengan tugas dan fungsinya, barulah melaksanakan putusannya,” ujarnya di Gedung DPR, Kamis (19/11).
Menurutnya, putusan MKD nantinya menjadi landasan untuk melakukan langkah selanjutnya setelah terdapat sanksi ringan, sedang atau pun berat jika terbukti melakukan pelanggaran etika. Namun jika tidak terbukti, maka Setnov masih dapat mengemban jabatan.
“Kalau tebukti ada masalah hukum ya tentunya diselesaikan kepada aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Wakil Ketua MKD Junimart Girsang berpendapat wacana penonaktifan bukan menjadi ranah lembaganya. Ia berpandangan wacana penonaktifan merupakan akibat reaksi dari sejumlah anggota dewan. Padahal kata Junimart, aturan penonaktifan Ketua DPR tidak terdapat dalam UU MD3 maupun Peraturan DPR No. 2 tentang Tata Cara MKD DPR serta Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
“Oleh karena itu, kami hanya bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami,” ujarnya.
Anggota Komisi III yang membidangi hukum itu berpandangan, pimpinan MKD sudah memperdengarkan rekaman. Ternyata, isi rekaman percakapan dengan transkrip yang diberikan Sudirman Said benar adanya. Dengan kata lain, isi percakapan sama dengan transkrip yang dikantongi MKD. Menurutnya, bukti rekaman beserta tranksrip akan diserahkan ke Mabes Polri.
