Pengamat hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai Dewan Etik Mahkamah Konstitusi (MK) kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran. Itu terlihat sejak pertama kali dibentuk sampai saat ini Dewan Etik MK belum pernah menjatuhkan sanksi berat.
“Dewan Etik MK menurut saya tidak ‘bergigi’ karena ada ewuh pakewuh,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/08).
Refly mencatat yang diberikan Dewan Etik MK selama ini sebatas teguran. Padahal ada beberapa pelanggaran yang bobotnya lumayan, sayangnya tidak dijatuhi sanksi berat.Selain itu Refly mengkritik kerja Dewan Etik MK yang tertutup. Sampai saat ini dia tidak mengetahui bagaimana Dewan itu bekerja. Menurutnya kerja-kerja yang dilakukan Dewan Etik prinsipnya harus terbuka karena itu terkait akuntabilitas kepada publik.
Menurut Refly persoalan itu terjadi karena pembentukan Dewan Etik difasilitasi oleh MK. Sebelumnya, dia pernah mengusulkan Majelis MK sifatnya permanen dan pembentukannya difasilitasi lewat sekretariat Komisi Yudisial (KY). Bukan berarti Dewan Etik itu berada di bawah KY, lembaga itu tetap independen.
“Dewan Etik MK menurut saya tidak ‘bergigi’ karena ada ewuh pakewuh,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (23/08).
Refly mencatat yang diberikan Dewan Etik MK selama ini sebatas teguran. Padahal ada beberapa pelanggaran yang bobotnya lumayan, sayangnya tidak dijatuhi sanksi berat.Selain itu Refly mengkritik kerja Dewan Etik MK yang tertutup. Sampai saat ini dia tidak mengetahui bagaimana Dewan itu bekerja. Menurutnya kerja-kerja yang dilakukan Dewan Etik prinsipnya harus terbuka karena itu terkait akuntabilitas kepada publik.
Menurut Refly persoalan itu terjadi karena pembentukan Dewan Etik difasilitasi oleh MK. Sebelumnya, dia pernah mengusulkan Majelis MK sifatnya permanen dan pembentukannya difasilitasi lewat sekretariat Komisi Yudisial (KY). Bukan berarti Dewan Etik itu berada di bawah KY, lembaga itu tetap independen.
