Hampir tiga bulan terkatung-katung, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya meresmikan Dewan Etik sebagai lembaga resmi untuk menjaga kehormatan martabat dan perilaku hakim konstitusi. Selama tiga bulan itu, setidaknya sudah ada 9 berkas laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke MK. Lalu, dilimpahkan kepada pada Dewan Etik untuk segera ditindaklanjuti.
“Secara resmi saya serahkan 9 berkas laporan masyarakat yang selama ini masuk ke MK kepada Dewan Etik untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat meresmikan keberadaan Dewan Etik di Gedung MK, Rabu (19/3).
Tugas dan fungsi Dewan Etik ini diatur dalam Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama). Organ ini merekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk mengadili hakim konstitusi yang diduga melanggar etik kategori berat.
Dengan demikian, Dewan Etik yang bersifat permanen dan independen ini sudah mulai bekerja dan siap menerima laporan masyarakat setiap hari sejak diresmikan. Dewan Etik ini sebagai early warning system untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hamdan mengatakan Dewan etik akan bekerja day to day dan bertempat di lantai 15 gedung MK. Dalam menjalankan kewenangannya, Dewan Etik berhak menerima laporan apapun terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi. Termasuk berwenang memeriksa laporan dan menjatuhkan sanksi tanpa campur tangan MK.
“Kami menjamin penuh Dewan Etik menjalankan tugasnya secara independen, yang putusannya pun tidak akan dicampuri MK. Kami yakin ketiga anggota Dewan Etik yang ada memiliki integritas yang tinggi untuk kepentingan bangsa,” tukasnya.
Setidaknya ada dua sanksi yang akan diberikan Dewan Etik yakni sanksi ringan dan berat jika hakim konstitusi terbukti melanggar etik. Hamdan menjelaskan, apabila hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran ringan maka Eewan Etik akan memberikan sanksi teguran secara lisan. “Tetapi jika itu pelanggaran berat, Dewan Etik merekomendasikan pembentukan MKHK untuk diperiksa,” tuturnya.
Karenanya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kemandirian Dewan Etik dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat diminta melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi secara tertulis.
Saat ini, Dewan Etik sendiri beranggotakan Prof Abdul Mukhtie Fajar sebagai ketua dari unsur mantan hakim MK, Prof M. Zaidun dari unsur akademisi senior bidang hukum dan Hatta Mustafa dari unsur masyarakat masing-masing sebagai anggota.
Baginya, keberadaan dewan etik bukan hanya sebagai lembaga penjaga tetapi juga sarana untuk mengkonsultasikan segala bentuk tindak-tanduk hakim yang berpotensi melanggar kode etik. “Semoga Dewan Etik bisa langsung memproses laporan masyarakat dan kami harap bisa menjaga kami,” imbuh Hamdan.
Ketua Dewan Etik Abdul Mukhtie Fajar berjanji akan segera melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai awal, pihaknya akan memeriksa 9 berkas yang sudah diserahkan MK. Tetapi dengan diterimanya 9 berkas tersebut, Dewan Etik tidak akan langsung memanggil masyarakat yang melaporkan.
Menurutnya, Dewan Etik harus memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Bagi kami ini amanah yang berat, tetapi akan kami jalankan sesuai dengan ketentuan agar kehormatan MK tidak hilang. Apalagi mendekati Pemilu 2014, tentu ada titik rawan yang harus dihindari para hakim,” kata Mukhtie usai peresmian Dewan Etik.
Terkait dengan independensi, Mukhtie melanjutkan Dewan Etik akan menandatangani pakta integritas sebagai jaminan kalau lembaga yang pimpinannya akan bekerja tanpa campur tangan MK. “Kami akan menandatangani pakta integritas bahwa kami independen,” tegasnya.
“Secara resmi saya serahkan 9 berkas laporan masyarakat yang selama ini masuk ke MK kepada Dewan Etik untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat meresmikan keberadaan Dewan Etik di Gedung MK, Rabu (19/3).
Tugas dan fungsi Dewan Etik ini diatur dalam Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi (Sapta Karsa Utama). Organ ini merekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk mengadili hakim konstitusi yang diduga melanggar etik kategori berat.
Dengan demikian, Dewan Etik yang bersifat permanen dan independen ini sudah mulai bekerja dan siap menerima laporan masyarakat setiap hari sejak diresmikan. Dewan Etik ini sebagai early warning system untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Hamdan mengatakan Dewan etik akan bekerja day to day dan bertempat di lantai 15 gedung MK. Dalam menjalankan kewenangannya, Dewan Etik berhak menerima laporan apapun terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim konstitusi. Termasuk berwenang memeriksa laporan dan menjatuhkan sanksi tanpa campur tangan MK.
“Kami menjamin penuh Dewan Etik menjalankan tugasnya secara independen, yang putusannya pun tidak akan dicampuri MK. Kami yakin ketiga anggota Dewan Etik yang ada memiliki integritas yang tinggi untuk kepentingan bangsa,” tukasnya.
Setidaknya ada dua sanksi yang akan diberikan Dewan Etik yakni sanksi ringan dan berat jika hakim konstitusi terbukti melanggar etik. Hamdan menjelaskan, apabila hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran ringan maka Eewan Etik akan memberikan sanksi teguran secara lisan. “Tetapi jika itu pelanggaran berat, Dewan Etik merekomendasikan pembentukan MKHK untuk diperiksa,” tuturnya.
Karenanya, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kemandirian Dewan Etik dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat diminta melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi secara tertulis.
Saat ini, Dewan Etik sendiri beranggotakan Prof Abdul Mukhtie Fajar sebagai ketua dari unsur mantan hakim MK, Prof M. Zaidun dari unsur akademisi senior bidang hukum dan Hatta Mustafa dari unsur masyarakat masing-masing sebagai anggota.
Baginya, keberadaan dewan etik bukan hanya sebagai lembaga penjaga tetapi juga sarana untuk mengkonsultasikan segala bentuk tindak-tanduk hakim yang berpotensi melanggar kode etik. “Semoga Dewan Etik bisa langsung memproses laporan masyarakat dan kami harap bisa menjaga kami,” imbuh Hamdan.
Ketua Dewan Etik Abdul Mukhtie Fajar berjanji akan segera melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai awal, pihaknya akan memeriksa 9 berkas yang sudah diserahkan MK. Tetapi dengan diterimanya 9 berkas tersebut, Dewan Etik tidak akan langsung memanggil masyarakat yang melaporkan.
Menurutnya, Dewan Etik harus memeriksa kebenaran informasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Bagi kami ini amanah yang berat, tetapi akan kami jalankan sesuai dengan ketentuan agar kehormatan MK tidak hilang. Apalagi mendekati Pemilu 2014, tentu ada titik rawan yang harus dihindari para hakim,” kata Mukhtie usai peresmian Dewan Etik.
Terkait dengan independensi, Mukhtie melanjutkan Dewan Etik akan menandatangani pakta integritas sebagai jaminan kalau lembaga yang pimpinannya akan bekerja tanpa campur tangan MK. “Kami akan menandatangani pakta integritas bahwa kami independen,” tegasnya.
