Kamis, 02 January 2014

Dewan Etik vs MKHK Timbulkan Problem Hukum

Aturan Dewan Etik dan MKHK rentan dipersoalkan warga negara.
AGUS SAHBANI
Foto: SGP

Peristiwa tertangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar oleh KPK terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak, Rabu 2 Oktober 2013 silam, membuat MK dan publik benar-benar . Soalnya, tak tanggung-tanggung aktor yang terlibat di dalamnya adalah orang nomor satu di lembaga pengawal konstitusi itu. Belum pernah ada di dunia ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap karena menerima suap kecuali di Indonesia. Tidak heran, yang selama ini dikenal berwibawa dan bersih, langsung jatuh ke titik nadir.
 
Sejak saat itu, muncul desakan publik agar hakim konstitusi diawasi sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga keluhuran martabat dan perilakunya. Sejak MK berdiri, belum ada organ/ hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial (KY) dianggap berwenang mengawasi hakim konstitusi. Namun, MK membatalkan fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi lewat uji materi tentang KY yang dimohonkan 31 hakim agung. Lewat Putusan MK bernomor 005/PUU-IV/2006 dinyatakan hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan KY.
 
Desakan itu direspon MK dengan membentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi lewat Peraturan MK No. 2 Tahun 2013 yang bertugas mengawasi perilaku hakim konstitusi. Setelah melalui proses seleksi, Kamis (12/13), memilih 3 anggota Dewan Etik yakniProf Abdul Mukhtie Fadjar (mantan hakim konstitusi), Prof Muhammad Zaidun (akademisi), dan Dr. KH A. Malik Madani (tokoh masyarakat) yang efektif bekerja per 1 Januari 2014. Organ ini merekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) untuk mengadili hakim konstitusi yang diduga melanggar etik kategori berat.
 
Hampir bersamaan, presiden pun menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Awalnya menuai polemik, tetapi akhirnya DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi undang-undang, pada Kamis (19/13). inimemberi wewenang KY membentuk MKHK bersama MK yang bersifat tetap dan sekretariatnya berkedudukan di KY. MKHK ini beranggotakan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat. Seperti termuat dalam Pasal 27A UU MK perubahan kedua.
 
Sama hal Perppu MK, pembentukan Dewan Etik menuai kritikan dari sejumlah pihak yang disinyalir akan terjadi tumpah tindih pengawasan. Sebab, keduanya sama-sama memiliki fungsi menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Pembentukan Dewan Etik - yang dibentuk berdasarkan peraturan MK ini - juga dinilai bertentangan dengan UU MK, sehingga diusulkan dibubarkan.
 
Hingga tulisan ini diturunkan, MK belum bersikap mengenai status keberadaan Dewan Etik ini sejak Perppu MK disahkan DPR menjadi undang-undang. Namun, sebelumnya menyatakan tetap akan membentuk Dewan Etik terlebih dulu, setelah itu MKHK. MK akan melihat perkembangannya sambil menyusun peraturan bersama antara MK dan KY terkait pembentukan MKHK dan penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sesuai amanat UU MK perubahan kedua.    
 

Jika dicermati dari proses pembentukan Dewan Etik dan MKHK ini, anggapan akan terjadi tumpah tindih pengawasan memang sangat dimungkinkan. Selain akan menimbulkan rivalitas diantara anggota Dewan Etik dan MKHK, dari segi komposisi keanggotaan kedua organ pengawasan itu hampir serupa. Karena itu, sangat beralasan jika Dewan Etik diusulkan untuk dibubarkan. Agar efisien, tiga anggota Dewan Etik yang sudah terpilih bisa diakomodir dalam keanggotaan .
 
Selain itu, Dewan Etik dapat merekomendasikan pembentukan MKHK terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar etik kategori berat. Persoalannya, MKHK mana yang akan diterapkan, MKHK versi UU MK perubahan kedua atau versi Peraturan MK No. 1 Tahun 2013 tentang MKHK. Peraturan MK itumengatur komposisi keanggotaan MKHK terdiri dari unsur hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi, mantan ketua lembaga negara, akademisi, dan pimpinan KY. Komposisi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai aturan MKHK mana yang akan diterapkan.
 
Unsur pimpinan KY dalam MKHK menunjukkan sikap “kebingungan” MK saat mengadili Akil Mochtar. Sebab, kehadiran unsur KY, MA, DPR, dan pemerintah dalam keanggotaan MKHK dalam Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juga telah MK. Alasannya, keempat unsur itu akan mengganggu kemandirian hakim konstitusi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika menjadi pihak berperkara di MK.                           
 
Persoalan lain, aturan Dewan Etik maupun MKHK potensial menimbulkan problem hukum di kemudian hari. Sebab, keduanya sangat rentan dipersoalkan warga negara melalui (uji materi) ke MA dan MK. Keberadaan Dewan Etik dinilai bertentangan undang-undang karena istilah Dewan Etik sama sekali tidak dikenal dalam UU MK. Sementara MKHK yang melibatkan peran KY dalam pengawasan hakim konstitusi pun rentan dipersoalkan. Seperti halnya, Perppu MK yang diujimaterikan beberapa kelompok masyarakat meski pengujian Perppu MK bakal dihentikan MK lantaran objeknya sudah tidak ada.
 
Alasannya klasik, hakim konstitusi tidak termasuk objek pengawasan KY sesuai Putusan MK bernomor 005/PUU-IV/2006 dan 49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Pasal 27A ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang membatalkan keterlibatan anggota KY dalam keanggotaan MKHK. Jika pengujian itu benar terjadi, tentunya akan membuat MK dalam posisi sangat dilematis. Dalam konteks ini, menuntut MA dan MK bersikap arif dan bijaksana demi kepentingan negara yang lebih luas.
 
Terlepas dari persoalan itu, sudah seharusnya MK tetap berkomitmen untuk memiliki lembaga pengawas apakah itu bentuknya Dewan Etik dan atau MKHK secara permanen agar keluhuran dan martabat hakim konstitusi tetap terjaga. Kehadiran lembaga pengawas diharapkan dapat mengembalilkan atau memulihkan citra MK di mata publik paska kasus Akil Mochtar. Semoga.
shockcitra MK

lembaga yang mengawasiUU No. 22 Tahun 2004

Pansel Dewan Etik

Beleid



Ketua MK Hamdan Zoelva

Rentan dipersoalkan
MKHK



dibatalkan

judicial review



Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua