Di luar masa persidangan DPR, Komisi III menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto untuk pengambilan keputusan tingkat satu Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Selanjutnya, RUU MK dapat segera dibawa ke sidang Paripurna dan disahkan menjadi UU.
Terkait pengambilan keputusan tersebut, Menkopolhukam mengaku pemerintah telah menerima hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) di tingkat Panitia Kerja (Panja).
"Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Senin (13/5/2024).
Baca Juga:
- Capaian Kinerja Legislasi Prolegnas DPR di 2020- 2023 Melempem
- Indeks Kinerja Legislasi DPR Periode 2021 Dinilai Tidak Memuaskan
Lebih lanjut, Hadi menyampaikan berbagai poin penting dari perubahan atas UU MK yang telah dibahas bersama anggota parlemen dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat satu dari Revisi UU MK ini bertujuan untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin meneguhkan peran dan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi negara (the guardian of the constitution).
"Pemerintah berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara DPR RI dan Pemerintah, dapat terus berlangsung, untuk terus mengawal tegaknya negara kesatuan yang kita cintai bersama," jelasnya.
Sejatinya, pembahasan RUU MK sudah lama menjadi topik pembahasan. Setidaknya sudah empat kali DPR menggodok rancangan UU MK, di mana revisi terakhir kali dilakukan pada 2020. Bahkan kala itu, Mahfud MD selaku Menkopolhukam belum menyetujui sejumlah poin krusial terkait pembahasan RUU MK.
