DD adalah seorang perencana ulung dan ia menginginkan semua yang ingin dilakukan itu sudah dipikirkan masak-masak dan direncanakan dengan sempurna. Dalam hal ini, DD sering mengingatkan agar kita mau mencari tahu “sejarah” (latar belakang suatu teori, peraturan, ataupun praktik hukum) sebelum kita berupaya memahami kasus yang tengah kita hadapi sekarang, dan mampu memprediksi dan mengantisipasi apa yang akan terjadi.
DD pun seorang yang ahli memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan (futurist). Setiap pagi pertama dan malam setelah selesai kerja, DD selalu konsisten dan tidak pernah putus membaca semua berita dan analisis hukum, ekonomi, politik dan sains, baik nasional maupun internasional. DD mampu mengantisipasi dampak-dampak dari suatu inovasi hukum
Saya diberitahu bahwa beberapa jam sebelum DD dipanggil Penciptanya, DD sempat bercerita dengan penuh semangat dengan istrinya, mengenai diskusi hangat yang baru ia lakukan di hari itu dengan rekan-rekan sekerjanya dan para mentee-nya mengenai transformasi profesi hukum yang tengah terjadi. Saya percaya ini bukan kebetulan. Inilah sesungguhnya tantangan terbesar para praktisi hukum Indonesia saat ini, yang sudah diperingatkan DD.
Realita bahwa profesi hukum sudah memasuki era transformasi sebenarnya bukanlah yang baru. Sejak beberapa tahun lalu, sudah banyak lembaga (swasta maupun pemerintah) serta asosiasi profesi hukum international yang sudah membuat penelitian dan kajian khusus mengenai hal ini.
Namun sayangnya, profesi hukum Indonesia belum sepenuhnya paham dan siap untuk menghadapinya. Kita tidak sadar bahwa kita tengah “diserang” dari berbagai penjuru, bukan sekadar tuntutan klien soal harga yang harus semakin murah dan kualitas yang harus semakin baik. Memang salah satu masalah utama kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan lebih cepat, murah dan efisien namun dengan kualitas yang makin baik (the more for less challenge).
Saat ini semakin banyak kantor hukum kelas dunia yang tadinya sudah mapan terpaksa mengubah strategi bisnisnya demi mempertahankan eksistensinya. Untuk bisa bertahan, banyak kantor hukum profesional sudah membentuk pelayanan khusus dengan biaya murah (low-cost) untuk pekerjaan-pekerjaan hukum yang sifatnya rutin atau dapat dikerjakan dengan bantuan teknologi modern. Mereka pun sudah melakukan pemisahan (decomposing) proses kerja guna memastikan pekerjaan apa yang sebaiknya mereka lakukan sendiri dan apa yang sebaiknya dialihkan ke pihak lain entah itu di dalam maupun di luar organisasi mereka, baik yang punya kualifikasi hukum maupun tidak, sehingga hasil kerja mereka nantinya lebih efisen dan efektif.
Mereka pun sudah memanfaatkan berbagai kemudahan akibat regulasi yang semakin meliberalkan jasa hukum dan teknologi modern untuk meningkatkan mobilitas (termasuk lokasi) kerja mereka, sehingga tidak terjerat ke persoalan harga properti dan pekerja yang semakin mahal. Dengan demikian, mereka lebih siap untuk bersaing dengan praktisi profesional lain, baik yang berkewarganegaraan dan domisili sama maupun berbeda, baik yang berkualifikasi di bidang hukum maupun non-hukum (misalnya akuntan dan konsultan manajemen bisnis) yang praktiknya sudah mulai masuk ke arena hukum. Selain itu, mereka juga mampu bersaing dengan semakin maraknya perusahaan penyedia jasa hukum secara “on-line” yang mampu menyediakan jasa hukum yang hampir sama dengan yang biasa ditawarkan kantor-kantor hukum tradisional.
