Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, sebagai tersangka kasus korupsi. Ia diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati hingga menjadi Bupati Bolmut.
"Tersangka mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari nilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kabupaten Bolmut, serta menentukan fee sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ," ujar Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/9).
Selain itu, Sirajudin juga diduga melakukan plotting atau pengondisian pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolmut sebelum pengerjaan dimulai. Ia memerintahkan Kadis PUPR untuk menentukan vendor yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Pengondisian dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada lembaran kertas HVS untuk setiap proyek yang diinventarisasi.
Baca Juga:
- Dua Advokat Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK di Banten
- Berbekal Info dari Sejumlah Pihak, KPK OTT Bupati Lampung Tengah
Selanjutnya, atas persetujuan Bupati, Kadis PUPR berkoordinasi dengan Pokja untuk mengondisikan proses pengadaan barang dan jasa agar dimenangkan oleh vendor yang telah ditentukan. Pokja kemudian berkoordinasi dengan pihak swasta guna mempersiapkan berkas administrasi dalam proses PBJ agar lolos dan terpilih sebagai pemenang.
"Atas permintaan SJL tersebut, pihak swasta terkait menyerahkan uang sebesar Rp130 juta sebagai bagian dari fee 10 persen, untuk paket proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolmut, yang bernilai Rp1,9 miliar," terang Taufik.
Menerima Gratifikasi Rp11,14 Miliar
Taufik mengungkapkan, selain dugaan pemerasan, Sirajudin juga diduga menerima gratifikasi hingga mencapai Rp11,14 miliar. Uang tersebut diduga diterima dalam kurun waktu 2023-2026 dari sejumlah pihak, salah satunya dari Kadis Lingkungan Hidup Bolmut sebesar Rp350 juta.
















