Secara formal, kurator tampak sebagai pelaksana administratif yang menjalankan proses pemberesan aset. Namun di lapangan, kenyataannya jauh lebih rumit—seperti menjadi juru damai dalam konflik terbuka hingga ’penerjemah regulasi’ bagi publik yang kerap kali tak paham dengan proses hukum. Managing Partner di Kantor Hukum Bumame & Associates Law Firm, Riesky Indrawan mengungkapkan, kepailitan bukan hanya perkara gagal bayar atau habisnya kas. Lebih dari itu, ia adalah sistem hukum yang dirancang untuk memastikan hak-hak seluruh pihak dapat bertemu jalan tengah ketika terjadi konflik kepemilikan, kewajiban, dan harapan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengamanatkan bahwa kurator bertugas melakukan pendataan aset milik debitur, penilaian melalui KJPP, lalu melakukan penjualan aset harta pailit. Hasil penjualan tersebut dapat dibagikan kepada para kreditur tercatat dan diverifikasi tagihannya dalam proses kepailitan. Namun, sebagaimana hukum tak pernah bekerja di ruang hampa, pelaksanaannya kerap tersendat oleh banyak kendala. Salah satunya adalah resistansi debitur—yang dalam banyak kasus, bersikap tidak jujur, menutup-nutupi keberadaan aset, atau bahkan tetap melakukan transaksi ilegal setelah diputus pailit.
“Dalam hal kepailitan perusahaan, kurator masih mungkin untuk melihat data harta perusahaan dalam buku laporan keuangan debitur. Hal ini berbeda dalam kasus kepailitan pribadi, di mana kurator tidak memiliki data harta debitur, kecuali debitur yang menyerahkannya, atau ada informasi dari kreditur yang mengetahui keberadaan aset debitur,” kata Riesky.
Dalam suatu kasus, Riesky dan tim harus menangani proses kepailitan debitur pribadi, selama lebih dari tujuh tahun. Pada saat itu, mereka harus gigih melakukan penelusuran terhadap aset milik debitur, hingga akhirnya aset-aset yang didapatkan berhasil memulihkan tagihan kreditur, hampir sekitar 70% dari nilai tagihan yang ada.
Kasus lain, kepailitan perusahaan pengembang apartemen yang melibatkan ribuan kreditur. Riesky tahu betul, menghadapi ribuan orang awam yang cemas, khawatir, dan tak percaya dengan proses kepailitan butuh kelihaian.
”Saya ingat, saat itu handphone saya sudah seperti customer service di mana sejak bangun tidur hingga larut malam, ada saja kreditur yang menghubungi dan bertanya banyak hal. Pertanyaan-pertanyaan awam tersebut harus saya jawab dengan penjelasan yang mudah dipahami, sehingga dapat menenangkan dan memberikan harapan. Pada saat itu juga, para kreditur terdiri atas berbagai latar belakang, sehingga tidak sedikit yang mencoba mengintervensi saya dalam menjalankan tugas,” kenang Riesky.
Adapun salah satu tantangan terbesar dalam situasi seperti ini adalah keterbatasan wewenang. Kurator, bukan aparat penegak hukum. Ia tidak bisa melakukan penyitaan paksa tanpa proses hukum tambahan. Maka, strategi yang digunakan adalah pendekatan administratif: mengirimkan surat pemberitahuan kondisi pailit kepada pihak perbankan yang diasumsikan menjadi bank tempat debitur menyimpan dana; mengirimkan surat kepada kantor pertanahan di lokasi kedudukan hukum debitur atau kantor pertanahan di wilayah lain di mana (diduga) terdapat aset harta pailit berupa tanah dan bangunan.
Sayangnya, proses ini menjadi kompleks, ketika debitur ternyata memiliki aset di wilayah lain yang tidak diketahui kurator. Bahkan, dalam banyak kasus, debitur yang sudah dinyatakan pailit masih tetap ’melawan hukum’ dengan melakukan transaksi jual-beli aset. Misalnya, debitur yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, menjual aset yang berada di wilayah Surabaya.
”Kurator akhirnya harus melakukan upaya hukum pembatalan atas transaksi jual-beli tersebut melalui mekanisme yang tersedia. Proses tersebut tentu saja akan memakan waktu dan biaya, demi mengembalikan aset tersebut ke dalam catatan harta pailit debitur yang dapat diuangkan,” ujar Riesky.
Membuka Pintu Dialog
Bumame & Associates Law Firm berdiri pada tahun 2016. Dapat dikatakan, hampir setengah pekerjaan yang ditangani adalah perkara PKPU dan kepailitan. Sebelum mendirikan Bumame & Associates, Riesky merupakan Kepala Bagian Hukum di PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk; dan beberapa tahun sebelumnya—pernah menjadi legal manager di satu grup perusahan properti. Pada saat itu, ia banyak menangani transaksi korporasi juga berbagai sengketa litigasi.
Bumame & Associates Law Firm kerap ditunjuk sebagai kurator dan kuasa debitur maupun kreditur. Dengan pengalaman mencapai 20 tahun praktik, ada ukuran kepuasan yang tidak hanya menjelma angka. Alhasil, ratusan klien pun tak segan berbagi cerita sukses kepada teman atau para relasi. Menurut Riesky, inilah bentuk ’promosi’ yang paling jujur dan efektif, yang akhirnya banyak mendatangkan klien-klien baru.
”Kami selalu berusaha menjaga profesionalitas dan hubungan baik dengan seluruh pihak yang terlibat. Ini kunci utama kami untuk mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai pengurus maupun kurator,” kata Riesky.
Dialog menjadi upaya yang dipilih untuk membalikkan keadaan saat menghadapi debitur yang kurang kooperatif. Melalui dialog, Riesky dapat mendengar beragam kekhawatiran; memberikan penjelasan tentang risiko, prosedur, dan tahapan; serta memutuskan solusi paling tepat. Jangan sampai ada kepentingan salah satu pihak yang terabaikan, sebab kurator harus mampu menjembatani kreditur dan debitur. Kurator harus ada di posisi yang independen, tidak boleh memihak siapa pun.
”Bagi saya, pendekatan tidak cukup hanya sekali. Kalau gagal, coba yang kedua. Kalau masih gagal, coba yang ketiga, dan seterusnya. Kita juga perlu kreatif. Harus tahu pihak yang didengarkan debitur, lalu coba berdialog dengan pihak tersebut. Biasanya, hal ini juga memberikan impact. Namun, kita juga wajib mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas,” Riesky menguraikan.
Kepada rekan-rekan yang baru memulai karier sebagai kurator, Riesky berpesan untuk menjaga profesionalitas dan independensi saat bertugas. Secara pribadi, ia terus belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman dengan sesama kurator. Menjaga hubungan dengan para senior juga penting, salah satunya untuk mempelajari berbagai dinamika yang sedang maupun sudah dihadapi oleh para senior. Tidak jarang, dari diskusi tersebut, hadir ide-ide yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
Penyelarasan UU Kepailitan dan PKPU
Riesky menegaskan, sudah saatnya UU Kepailitan dan PKPU diselaraskan dengan banyak perkembangan hukum, ekonomi, kebijakan internasional, dan kebijakan negara. Sudah lebih dari 20 tahun sejak disahkan, harus dipahami, ada sejumlah aturan yang tidak lagi dapat menjembatani banyak kepentingan.
”Perlu ada aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan berkepastian hukum. Misalnya, ketika terjadi PKPU, pengurus sudah diperkenankan untuk memberitahukan pihak Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat melalui mekanisme satu pintu di BPN Pusat. Jadi, sejak masa PKPU berjalan, debitur ditangguhkan untuk melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap aset tanah dan bangunan yang dimilikinya, sampai dengan adanya putusan perdamaian dalam PKPU yang dihomologasi. Pengurus juga wajib melaporkan kembali kondisi perdamaian tersebut kepada pihak BPN, untuk memitigasi debitur berusaha mengalihkan asetnya kepada pihak lain,” Riesky menjelaskan.
Pandangan lain, adalah soal kemudahan akses data bagi kurator. Dalam konteks penelusuran aset berupa tanah dan bangunan milik debitur, seharusnya kurator cukup berkirim surat kepada BPN pusat sebagai pusat data pertanahan nasional. Cara ini, dianggap dapat mempermudah kurator untuk mengakses data milik debitur yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa harus bersurat dan mencari data di kantor-kantor Badan Pertanahan wilayah yang belum tentu akurat. Apalagi, sering kali debitur juga sengaja membeli aset di luar wilayah kedudukan hukum untuk menyamarkan lokasi aset yang dimilikinya.
”Bayangkan jika sejak PKPU, pengurus sudah bisa melakukan blokir sementara di BPN, tentu saja risiko debitur mengalihkan aset-asetnya di masa PKPU bisa dimitigasi. Begitu pula mekanisme penelusuran aset lewat pintu BPN pusat, kurator sejak awal terjadinya kepailitan sudah dapat memegang data aset debitur dari Sabang hingga Papua. Menurut hemat saya, ini sangat membantu tugas kurator dan tentu saja memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” terang Riesky.
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) sebagai wadah organisasi kurator tempat Riesky bernaung, telah banyak terlibat dalam usulan-usulan penyempurnaan undang-undang ini. Bersama dengan para pemangku kebijakan, ia berharap usulan penyempurnaan tersebut akan bisa disetujui dan diundangkan kembali.
”Saya pribadi fokus pada bagaimana penegasan aturan terkait sinkronisasi dengan Badan Pertanahan Nasional yang tidak kalah penting. Kemudahan berkolaborasi ini perlu dibuat dalam sebuah aturan, baik dalam bentuk pasal tambahan dalam undang-undang yang telah ada, aturan pelaksana di BPN, atau keduanya. Tujuannya, demi kepastian hukum, efektivitas, dan efisiensi kerja kurator dalam pemberesan harta pailit, khususnya terkait debitur pribadi,” pungkas Riesky.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama antara Hukumonline dengan Bumame & Associates.
