“Majelis hakim harusnya lebih cermat mengamati klausula yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan antara para pihak termasuk pihak-pihak terkait perjanjian yang mana telah disepakati bahwa tiap perselisihan wajib diselesaikan melalui SIAC,” tutur Yefikha kepada Hukumonline.
Yefikha tetap bersikeras jika Penggugat dan Tergugat juga masuk dalam pihak-pihak terkait, sehingga harus mematuhi klausula arbitrase yang ada dalam perjanjian SHA. “Kembali lagi, pihak-pihak terkait atau sehubungan dengan SHA pun apabila terjadi perselisihan harusnya diselesaikan di lembaga arbitrase sesuai perjanjian,” jelasnya.
Radhie N. Yusuf, kuasa hukum Harsono Amidjojo, PT Harsco Dana Abadi dan PT Anugrah Tunas Asia selaku Penggugat mengaku tidak aneh atas putusan majelis yang menolak eksepsi dan memerintahkan untuk melanjutkan sidang. “Sebenarnya sih itu memang hukumnya, namanya juga klausula arbitrase ya adanya di perjanjian ya sudah pasti kembali ke doktrin dan teori perjanjian,” kata Radhie saat dikonfirmasi Hukumonline.
Ia mengatakan sejak awal sudah merasa yakin majelis akan mengabulkan dalil yang disampaikan oleh pihaknya jika klausula arbitrase sama sekali tidak berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat. Radhie pun menyambut baik putusan ini dan menganggap pertimbangan majelis yang menjadi dasar putusan sudah tepat.
Agenda sidang selanjutnya yakni pembuktian pada 16 Januari 2017 mendatang. Ia pun mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk memperkuat gugatannya. “Minggu depan agenda sidang pembuktian, kita akan perlihatkan dokumen-dokumen untuk membuktikan gugatan kami,” katanya.
