Dipecat Tanpa Pesangon, Asisten Apoteker Menggugat
Berita

Dipecat Tanpa Pesangon, Asisten Apoteker Menggugat

Apakah apoteker atau para pemilik apotek yang harus bertanggung jawab membayar pesangon?

CR-12
Bacaan 2 Menit
Dipecat tanpa pesangon Asisten apoteker menggugat. Foto: SGP
Dipecat tanpa pesangon Asisten apoteker menggugat. Foto: SGP

Sudah lebih dari sepuluh tahun Endang Praptiningsih bekerja sebagai asisten apoteker di Apotek Prima mandiri. Tugasnya tergolong vital karena jabatannya adalah orang nomer dua di Apotik itu. Ia memegang kendali sebagai pelaksana harian di Apotek. Apalagi jika apoteker selaku pimpinan tidak dapat hadir setiap hari untuk menjalankan tugasnya.

 

Namun Endang tak menyangka jika pada Februari 2011 ia mendapat surat pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon. Surat itu ditandatangani oleh Indriemayatie Asri selaku Apoteker pengelola Apotek Prima Mandiri.

 

Endang tak habis pikir dengan PHK ini. Padahal selama bekerja ia mengaku tak pernah mangkir. Sebab ia memang harus mengawasi operasional apotek yang juga mempekerjakan karyawan lain untuk posisi kasir, pelayan pelanggan dan penjaga stok obat di gudang.

 

Setelah upaya perundingan bipartit gagal, Endang mengadu ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Hasilnya mediator menganjurkan agar Endang diberi pesangon dua kali ketentuan undang-undang.

 

Karena tak kunjung mendapat pesangon, Endang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Dalam gugatannya Endang bersedia dipecat dengan alasan efisiensi dan menuntut pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang. Ia juga menuntut upahnya tetap dibayar sampai putusan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 155 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang diputuskan beberapa waktu lalu.

 

Apotek tutup

Kuasa hukum Indriemayatie Sari selaku pengelola apotek, Dadang Rachmat Hidayat menolak gugatan Endang. Pertama, ia menyatakan bahwa Indriemayatie hanyalah apoteker yang ditunjuk oleh para pemegang saham apotek Prima Mandiri. Karenanya ia menilai gugatan Endang kurang pihak dan salah alamat. Seharusnya pemegang saham apoteknya yang digugat.

 

Selain itu, Dadang mengatakan bahwa pemutusan hubungan kerja sebenarnya terjadi bukan karena efisiensi. Melainkan karena para pemegang saham ingin membubarkan apotek. Bahkan para pemegang saham mengajukan gugatan secara perdata kepada Indriemayatie di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembubaran apotek ini.

 

“Nggak ada efisiensi, karena memang dibubarin apotiknya dan itu kemauan pemegang saham. Berarti pembayaran pesangon tanggung jawab semua pemegang saham. Bentuknya kan persekutuan perdata. Kalo nggak dibubarkan kan nggak ada PHK. Jadi apotiknya dibubarin,” tutur Dadang kepada hukumonline di PHI Jakarta, Rabu (7/12).

 

Kuasa hukum Endang, Ismail Siregar tak mau kalah berargumen. Menurutnya, di persidangan di PN Jakarta Timur, Indrie mengakui bahwa apotek itu miliknya. Begitu pula dalam berkas jawaban gugatan yang diajukan dalam persidangan di PHI Jakarta disebutkan bahwa Indrie sebagai pengurus, pemimpin dan pihak yang mengelola usaha apotik. ”Berarti dia ada pengakuan (bahwa apotek itu adalah milik Indire),” tegas Ismail dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia itu kepada hukumonline di PHI Jakarta, Rabu (23/11).

 

Karena menilai Indrie adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas pemecatan dan pesangon Endang, Ismail pun menegaskan dalam gugatannya untuk menuntut sita jaminan atas Surat Izin Apotek atas nama Indriemayatie Asri.

 

Sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik Pasal 1 butir d. Yaitu apoteker pengelola Apotik adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotik (SIA).

 

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No <COMP NAME=nomor>25 Tahun 1980 (25/1980)</COMP> tentang <COMP NAMPerubahan atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1965 Tentang Apotik Pasal 4 Ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan apotik menjadi tugas dan tanggungjawab seorang apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi.

 

Kita lihat saja bagaimana hakim PHI nanti memutuskan. Apakah apotek dapat dipandang sebagai perusahaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan? Jika iya, siapa yang berperan sebagai pengusaha, apoteker atau para pemegang saham?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info