“Menurut saya ini bahaya, yang kita perlukan saat ini adalah membuatkan wadah dan sosialisasinya serta kita buatkan self regulatory protection untuk mengawasi industri trading ini, karena bagaimanapun pengawasan itu menjadi hal paling penting,” sambungnya.
Ia melanjutkan, perlunya mekanisme serta lembaga khusus yang mengatur mengenai industri trading akan membuat industri tersebut secara tidak langsung mengawasi anggotanya, sehingga jika ada kemungkinan potensi yang melanggar bisa dilakukan mitigasi oleh industri itu sendiri.
“Dibanding kita melarang, resikonya akan banyak. Lebih baik buatkan lembaga dan wadahnya,” katanya.
Trading online yang banyak ditemukan saat ini, mayoritasnya beroperasional di luar negeri. Oleh karena itu menurut Rizal jika pelarangan dilakukan ke masyarakat, pemerintah terkait tetap tidak bisa menghentikannya karena operasionalnya tidak berada di Indonesia.
“Yang paling ideal adalah kita lembagakan serta buatkan sanksinya jika industri trading tidak menertibkan membernya,” lanjut Rizal.
Otoritas perlu mengantisipasi jika kemungkinan ada resiko pelanggaran sehingga tidak ada konsumen yang menjadi korban. Langkah yang bisa digunakan menurut Rizal adalah dengan membuat mekanisme, bursa yang memiliki standar operasional, instrumen investasi dan edukasi kepada konsumen.
Digitalisasi tidak bisa dihindari, oleh karena itu Rizal memberikan solusi agar membuatkan wadah dan lembaga agar industri trading tidak merugikan masyarakat dikemudian hari karena adanya pelarangan.
“Yang paling penting dilakukan saat ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta Kemendag, Kominfo dan tindak pidana siber di Bareskrim, mendiskusikan bagaimana melembagakan kebaruan dampak dari disrupsi teknologi yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.